oleh

Penghentian Kartu Prakerja, Ini Kata DPR

indonesiakita.co – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menanggapi adanya penghentian seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang disediakan delapan mitra program prakerja. Ia mengatakan, langkah penghentian tersebut sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini.

“Penghentian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi total terhadap pelaksanaan program kartu prakerja tersebut,” katanya sebagaimana keterangan pers, Kamis (2/7).

Ia menjelaskan, bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pemerintah diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait. Setidaknya pemerintah kata dia harus melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja.

“Dengan pelibatan tersebut diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi pelatihan itu kepada tujuannya awalnya,” jelasnya.

Menurutnya, Kartu Prakerja adalah salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekpektasi presiden.  “Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK,” sambung Saleh.

Sebelumnya diketahui, beredar surat tentang manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyetop seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang disediakan delapan mitra program prakerja. Alasan pemberhentian program Kartu Prakerja yang disebutkan di dalam surat yang beredar tersebut dinilai Saleh hanya sebagian dari komplain masyarakat.

Karena jelasnya, masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan. Namun demikian, alasan-alasan tersebut dianggap cukup mewakili alasan-alasan lainnya. Yang penting, untuk sementara program ini dihentikan terlebih dahulu.

“Kalau pemerintah masih berniat tetap melanjutkan program kartu prakerja ini, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif. Jika perlu, evaluasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum. Ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut.

“Anggaran pelaksanaan program ini kan besar. Ada 20 Triliun. Sudah seharusnya program inj mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tutup Pelaksana Harian Ketua Fraksi PAN Senayan ini. (Waw)

Komentar

News Feed