oleh

Kenaikan TDL dan Utang PLN, Rizal Ramli: Ulah Pejabat yang Juga Pengusaha Terkait Listrik!

indonesiakita.co – Ekonom senior Rizal Ramli mengaku tak heran dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang terjadi seperti saat ini. Karena menurutnya, masih banyak pihak-pihak yang berupaya mendapatkan keuntungan dari listrik, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jika saya lihat dari laporan dari berbagai media massa, banyak sekali yang beyond rasionality (melampaui batasa rasional-red). Saat ini, sudah beberapa kali terjadi kenaikan tarif listrik tanpa diumumkan.

“Ini sama saja seperti, rakyat ada duit dikantongnya, tiba-tiba duitnya hilang dikantongnya begitu saja,” ungkap Rizal, saat dihubungi redaksi indonesiakita.co hari ini.

Seharusnya menurut Rizal, setiap adanya kenaikan setidaknya masyarkaat diinformasikan oleh PT PLN (Persero). “Ini menunjukkan adanya ketidak becusan terhadap pengelolaan. harusnya ada penjelasan kepada masyarkat, apa alasan kenaikan tersebut,” tambahnya.

Rizal mengungkapkan bahwa saat ia berada di dalam kabinet Jokowi, dirinya menolak adanya usul kenaikan tarif dasar listrik. “Saya pernah berada di kabinet Jokowi, dimana saat itu ada usulan untuk kenaikan tarif listrik, untuk golongan 450 VA dan 900 VA, dan ini diusulkan oleh menteri ESDM dan beberapa menteri lainnya yang menyatakan bahwa tak ada jalan lain kecuali menaikkan tarif kedua kelompok ini,” ungkapnya.

Namun demikian, bukan berarti ia kemudian menyetujuinya, bahkan Rizal menolak mentah-mentah usulan itu. “Saya waktu itu menolak dengan alasan sederhana, kalau ada rakyat pakai listrik 450 VA sudah pasti miskin, dan 900 Va adalah rakyat yang nyaris miskin. Nah, kalai yang 900 VA juga dinaikkin, kelompok ini bisa jatuh miskin.

“Padahal ada banyak cara agar supaya PLN tidak merugi, dan saya saat itu saya jelaskan, bahwa transmision lost di PLN saat itu tertinggi. Kemudian setiap proyek PLN pasti ada markupnya 30 persen, pada saat melakukan pembelian bahan baku mark upnya juga sangat tinggi.

“Kemudian saya kasih hitungannya saat itu, bahwa langkah yang harus kita lakukan adalah tidak perlu melakukan pencabutan subsidi dan presiden setuju. Tapi PLN tidak mau melakukan langkah-langkah bijak,” tegas Rizal lagi.

“Dimanapu bisnis yang sifatnya monopoli itu tidak baik, oleh karena itu ada regulasi yang melindungi konsumen agar perilaku monopoli seenaknya bisa dihindari, dan itu sangat diperlukan di Indonesia.

Rizal mengaku, ia sudah memprediksi, jika proyek itu dilanjutkan, makan kerugian PLN tidak dapat dihindari.

Kalau dari bisnis sendiri, rencana untuk membangun proyek kelistrikan 35 000 watt tahun 2015 saya langsung evaluasi, bahkan itu ada pada hari pertama saya dilantik. Saya katakan ini berbahaya pada masa mendatang. Karena kalau dibangun tidak terpakai maka PLN wajib bayar 70 persen dari ongkos listriknya, jadi ada hitungannya pad awkatu itu.

“dan saya dibantah oleh wakil presiden Jusuf kalla dan menteri lainnya. Karena dari beberapa pejabat ini adalah pengusaha yang berkaitan dengan proyek kelistrikan, jadi mereka ada coflict of interest, jadi kalau dievaluasi ulang mereka bisa mengalami kerugian. Dan banyak dari mereka cuma punya izinnya doang, dan dibeli oleh pihak asing. Ada conflict of interest didalam penetapan proyek 35 00 watt itu. dan ternyata sampai 2019 yang tidak mencerminkan kebutuhan yang ril di masyarkat itu berapa.

“Dan ternyata sampai 2019 yang terbangun masih di bawah 10 ribu megawatt. Dan kemudian juga PLN Makin banyak memiliki masalah,” tambahnya.

Rizal Ungkap Mafia di Balik Kenaikan TDL Melalui Sistem Voucher

Mantan Menko Maritim ini juga mengungkapkan, bahwa ada mafia di balik pembelian TDL dengan konseo voucher.  Ia menyatakan ada skema korupsi yang terjadi dalam potongan administrasi yang merugikan rakyat.

”Meteka beli pulsa 100 ribu, ternyata pulsanya hanya sekitar Rp70 ribu, ini kejam sekali. Ini kelakuan provider setengah mafia, kira-kira gitulah disebutnya.

”Padahal kalau misalnya beli pulsa telpon, harganya 100 ribu, tapi kita hanya bayar cuma sekitar Rp90 ribuan. Karena itu uang muka, jadi provider taruh uang muka di bank. Monopoli ini sama sekali merugikan rakyat,” tegasnya lagi.

Rizal Ramli Soal Utang PLN Rp500 Triliun

“Pertanyaananya PLN mampu tidak membayar utang itu, dari hitungan kasar sebetulnya masih sanggup membayar. Kemudian merugi apa tidak, kalaiu saya lihat angka angka dalam enam blan terakhir, kemungkinan PLN merugi sangat kecil, karena harga batubara menurun, solar juga sama, transportasi juga jatuh, artinya bahan baku untuk membuat ini (kelistrikan) menurun.

“Harusnya tarifnya turun juga karena komponen tadi menurun, jadi dari segi itu sebetulnya tidak ada kenaikan, Tapi yang ada tarif justru naik, dari segi tiu sebetulnya tidak ada alasan untuk menaikkan harga.

“Memang ada biaya yang harus disuntik pemerintah, tapi pemerintah saat ini sedang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir saya mohon maaf, ada kasus-kasus kalau orang baru diangkat jadi direktur BUMN, langkah yang pertama adalah menjelek-jelekkan Direktur sebelumnya, seolah-olah merugi besar, dia masukkan data-data kerugian, sehingga setahun kemudian ia terlihat hebat dan prestasi.

Ia juga menyinggung adanya budaya para pejabat tinggi BUMN yang keral menyalahkan pejabat sebelumnya, agar terlihat berprestasi.

“Ini sering dilakukan biasanya, dari pihak-pihak perbankan, dia jelek-jelekkan dulu yang sebelumnya. Disalam kenaikan listrik ini kan ada dua prinsip, satu yang miskin dan nyaris miskin tidak boleh dinaikkan hargnya, karena akan menambah angka kemiskinan, buat apa ada pembangunan kalau ini masih terjadi.

Rizal menjelaskan, bahwa seharusnya kenaikan tarif listrik disesuaikan dengan kelompok tertentu. “Misalnya dari 900 -1200 watt tu adalah golongan menengah bawah, diatas 1200 golongan menengah, 10.000-20.000 watt golongan kaya. Nah harusnya kenaikan ini diterapokan pada golongan masyakat.

“Misalnya golongan miskin dan nyaris miskin tidak dinaikkan, golongan menengah dinaikkan,  yang lebih tinggi lagi naik 20-30 persen, golongan kaya dinaikkan lebih tinggi. Jadi prinsi p kenaikan harga dengan segmen yang kita tuju, sayangnya pejabat kita menganggap ini menggampangi, inikan hanya skema monopoli saja, Ini memang harus dibuka oleh pihak-pihak tertenu, karena permainan mantan-mantan pejabat PLN, kalau mereka misalnya dapat maejin 5 persen wajarlah, inikan sadis, konsumen itu beli 100 ribu dipotong 35 ribu, ini permainan pejabat PLN yang harus dibongkar karena sangat merugikan!,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed