oleh

Utang PLN Capai 500 T, Rizal Ramli: Begini Hasilnya Kalau Bisanya Cuma Ngutang!

indonesiakita.co – Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti utang PT PLN (Persero) yang mencapai Rp500 triliun. Terlebih Direktur Utama PLN Zulkifki Zaini mengatakan bahwa utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

“Saya sudah jelaskan beberapa tahun lalu, sudah ingatkan tentang utang BUMN ini, dan risiko gagal bayar, tapi sibuk-sibuk bantah semua. Ya, faktanya kan komponen paling besar dari anggaran adalah pembayaran pokok utang dan bunga utang,” ujar Rizal.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir utang BUMN meningkat 7 kali lipat. Adapun utang BUMN hingga kuartal III 2018 mencapai Rp 5.271 triliun, naik dibandingkan utang di 2017 sebesar Rp 4.830 triliun.

“Belum lagi BUMN utangnya meningkat 7 kali selama beberapa tahun terakhir. Primary balance juga negatif, artinya minjem buat bayar utang, sekarang kejadian lagi, jadi mau bantah-bantah apa lagi?,” tanya mantan Menko Ekuin era Gusdur itu, pagi ini saat dihubungi melalui sambungan teleponnya.

Sementara itu, Zulkili Zaini menyebut, angka tersebut muncul salah satunya akibat pengerjaan proyek 35.000 MW, dimana PLN melakukan utang karena tidak memiliki pendapatan yang cukup, sehingga membengkak setiap tahunnya.

“Jadi memang, selama lima tahun terakhir ini PLN membiayai investasinya itu dengan utang. Sehingga lima tahun yang lalu utang PLN secara minimal nggak sampai Rp 50 triliun. Tapi karena utang tiap tahun Rp 100 triliun Rp 100 triliun, ya maka utang PLN di 2019 kemarin mendekati Rp 500 triliun,” kata Zulkifli dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Kamis, (25/06/2020) lalu.

Zulkifli mengakui dengan kondisi tersebut menjelaskan bahwa PLN tidak sehat, terlebih tidak mampu menbiayai investasinya sendiri.

“Sebagai bankir saya paham ini nggak sehat. Kalau ada debitur datang ke bank, mau investasi Rp 100 triliun, saya tanya, dana sendiri berapa, saya minta Rp 30% kan. Tapi ini kan cash PLN dana sendiri 0 pinjaman 100%,” tegasnya.

Diketahui, Rizal Ramli pernah menyelamatkan PLN dari kebangkrutan. Hal ini dilakukannya karena mengetahui banyak permainan di tubuh BUMN.

Dan, bahwa hampir semua dari 27 kontrak Pembelian Listrik Swasta atau Public Private Partnership (PPP) sebelumnya ternyata dipenuhi praktik KKN dan mark-up sampai 7 sampai 12 sen dolar AS per KW.

Padahal menururtnya, diseluruh dunia hanya 3 sen dolar AS. Konco-konco pihak yang berkuasa sebelumnya mendapat saham kosong yang ditukar dengan tariff yang sangat mahal, yang merugikan rakyat Indonesia.

Beban PLN akibatnya naik besar sekali, menjadi 85 miliar dolar AS, dan PLN nyaris bangkrut.

Ia akhirnya mengundang kawannya, seorang Redaktur pada harian Wall Street Journal,  koran bisnis paling berpengaruh di dunia.

Dimana harian itu menjelaskan KKN perusahaan-perusahaan Multi-Nasional yang sok mempromosi good corporate governance, namun melakukan praktik patgulipat dengan kroni kekuasaan di Indonesia. Praktik patgulipat itu dimuat di halaman muka WSJ selama tiga hari ber-turut.

Karena takut nama dan saham perusahaannya jatuh, puluhan bos perusahaan asing yang  punya kontrak dengan PLN terbang ke Jakarta dan mengajukan renegosiasi dengan Rizal Ramli.

Hasilnya luar biasa, karena beban utang PLN akhirnya berhasil dikurangi sebesar 50 miliar dolar AS, dari 85 miliar dolar AS menjadi hanya 35 miliar dolar AS. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia pengurangan utang sebesar itu.

Kepada redaksi indonesiakita.co, Rizal juga mengungkapkan bahwa pembangunan proyek listrik 35.000 MW tersebut akan membuat PLN mengalami kebangkrutan.

“Kita melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis kalau 35.000 MW tercapai 2019, maka pasokan jauh melebihi permintaan, ada idle(kelebihan) 21.000 MW. Di sana ada listrik swasta,” jelasnya.

Adapun menurutnya, dengan kelebihan kapasitas listrik 21.000 MW yang dibangun swasta atau Independent Power Producer (IPP), maka PLN tetap wajib membayar biaya listrik ke perusahaan swasta berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik atau Power Purchase Agreement (PPA), antara PLN dengan IPP. Artinya pakai tidak dipakai, listriknya PLN tetap wajib bayar ke perusahaan swasta.

“Maka PLN harus bayar 72% listrik dari listrik yang tidak terpakai,” kata Rizal.

Ia juga menambahkan, PLN telah menghitung perkiraan listrik yang akan dibayarkan dari 72% atau 21.000 MW yang tidak terpakai nantinya bila proyek 35.000 MW ini selesai dalam 5 tahun ke depan. Jumlahnya cukup fantastis, yakni mencapai US$ 10,763 miliar per tahun atau sekitar Rp 150,6 triliun.

“Mau dipakai apa tidak PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai, 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 MW itu nilainya tidak kurang dari US$ 10,763 miliar,” ungkap Rizal.

“Bila 35.000 MW ini dipaksakan, maka membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan,” tutur Rizal.

Sebagai informasi, PLN tahun ini memotong belanja modal atau capital expenditure(Capex) hingga hampir 50% menjadi Rp 53,9 triliun dari Capex awal Rp 100 triliun. Zukifli mengatakan pihaknya masih menyisir program yang bisa dijadikan prioritas untuk bisa dilanjutkan. (Fel)

Komentar

News Feed