oleh

Dana Penanganan Corona Naik Jadi Rp905 T, Rizal Ramli: Poor Governance!

indonesiakita.co – Dana penanganan penyebaran virus corona telah mengalami kenaikan sebanyak tiga kali. Sejak awal, yakni sebesar Rp405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp677 triliun, dan dinaikkan lagi menjadi Rp695,2 triliun.

Dimana sebelumnya, hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat (19/6) sore lalu. Ia menyatakan kenaikan dana penanganan penyebaran virus corona dan pemulihan ekonomi nasional ini akan membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 semakin membengkak.

“Program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperkirakan memakan biaya sebesar Rp905,1 triliun telah menimbulkan pelebaran defisit yang cukup dalam pada APBN 2020,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya.

Selain itu, Sri juga meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), otoritas moneter dalam hal ini Bank Indoensia (BI), pemerintah pusat dan daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat dalam memulihkan ekonomi dalam negeri. “Tetap optimis dan berusaha yang terbaik karena optimisme merupakan semangat kami dalam menjaga negeri,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, bahwa langkah yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani menggambarkan adanya otoritas yang berlebihan.

“Ini adalah akibat UU no2 2020, pejabat keuangan bisa sa-enak2nya gonta-ganti angka tanpa pengawasan DPR dan tanpa sanksi hukum jika rugikan negara. Benar2 amburadul, poor governance!,” tegas Rizal.

Seperti diketahui bahwa UU 2 Tahun 2020 adalah tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU telah disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Mei 2020 di Jakarta. UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 18 Mei 2020 di Jakarta.

Selain itu, Rizal juga mengungkapkan, adanya UU tersebut membuat pejabat keuangan negara menjadi kebal hukum. “Saya sudah katakan sebelumnya, bahwa ini sangat luar biasa anehnya, kok bisa-bisanya ada pasal dalam Perppu yang membuat pejabat kebal hukum, tidak ada klausal hukum saja mereka banyak melakukan kejahatan kerah putih, lihat saja sebelumnya BLBI, Century dan masih banyak lagi,” tambah Rizal.

Ia menambahkan, bahwa di seluruh dunia tidak ada aturan yang mengatur soal kekebalan hukum para pejabat. Jika ada pejabat yang merugikan negara maka harus tetap dituntut secara hukum.

“Kalau ada kerugian negara dengan jumlah besar triliunan bisa dituntut secara hukum. Di Korea dahulu tahun 1998 gubernur bank sentral dan menteri keuangan dipenjarakan,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed