oleh

Pemerintah Tetap Ngotot Bangun Mobil Listrik di Tengah Pandemi Corona

indonesiakita.co – Pemerintah tetap memutuskan terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan banyak hal. Adapun langkah tersebut dikatakan untuk mengurangi impor BBM di Indonesia yang mencapai Rp300 triliun tiap tahunnya.

“Kita masih banyak mengimpor BBM Rp300 triliun per tahun. Kita harus cari cara agar impor BBM berkurang,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ridwan Djamaluddin, kemarin di Jakarta.

Ia menjelaskan, hal lain yakni mengenai lingkungan, dimana Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia menghasilkan emisi yang tinggi. Maka penggunaan BBM di harus dikurangi karena alasan lingkungan.

“Memaksimalkan penggunaan listrik pada jam rendah penggunaannya. “Ketika jam rendah ada kapasitas yang masih bisa digunakan,” tambahnya.

Ridwan menambahkan, bahwa pemerintah ingin memaksimalkan sumber daya alam yang bisa membuat baterai. Bahan baku ini ingin dikapitalisasi oleh negara. “Kita punya kelebihan dalam membuat baterai dan ini akan kita kapitalisasi,” sambungnya.

Meski akhirnya sambil menunggu proyek tersebut berlangsung, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi kendaraan listrik dari luar negeri masuk ke Indonesia. Namun tetap diatur dalam periode dan jumlah sesuai direncanakan. Apalagi pemerintah memiliki spesifikasi hanya kendaraan yang menggunakan baterai saja yang dipermudah.

“Pemerintah memprioritaskan kendaraan bermotor berbasis baterai yang lain hybrid dan lain-lain tidak difasilitasi lebih banyak,” jelasnya.

Saat ini beberapa perusahaan sudah mulai membangun infrastruktur dan memulai berkonsorsium. Menurut Ridwan, hal yang menarik yakni industri dalam negeri yang membangun kapasitas tersebut.

Namun dalam prosesnya mengalami kendala teknis akibat pandemi Covid-19. Beberapa kendala yang dihadapi salah satunya mendatangkan peralatan dan tenaga ahli dari luar negeri. “Bukan ditunda tapi terkendala seperti mendatangkan peralatan atau tenaga ahli,” kata Ridwan Djamaluddin.

Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa negara produsen kendaraan listrik sudah dibuka. Semisal dengan Korea Selatan, China dan Jepang.

Ridwan menegaskan proyek kendaraan listrik ini tidak mengalami penundaan lantaran meman produksinya belum dilakukan. Selain itu secara regulasi juga sudah jelas dan tidak terlalu mengalami banyak kendala yang tidak dapat diantisipasi.

“Kan prosesnya masih legal formal, akan ada perkembangan yang lain,” kata dia.

Selain kendaraan listrik, ada juga proyek berbasis tenaga listrik lainnya yang juga terkendala. Salah satunya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSampah) di Surabaya, Jawa Timur.

Adapun semula proyek ini akan diujicobakan pada bulan Maret 2020 lalu. Namun, beberapa peralatan proyek ini mengalami kendala pengiriman karena didatangkan dari China. “Tapi sekarang sudah disediakan opsi untuk mempermudah proses pengiriman alat,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed