oleh

Sri Mulyani, Menteri Jokowi yang Ucapannya Tak Bisa Dipegang!

indonesiakita.co – Menteri Keuangan Sri Mulyani sering sekali berpidato di hadapan publik tentang pentingnya menghindari terjadinya konflik kepentingan.

“Meskipun kita darurat dan harus melakukan cepat, saya berharap tidak ada korupsi dan tidak ada konflik kepentingan,” kata Sri Mulyani dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, OJK dan BI melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengibaratkan pernyataan Sri Mulyani terkait pentingnya menghindari terjadinya konflik kepentingan seperti meludah ke atas langit. Sebab, faktanya ada keluarga dekat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yang didapuk menjadi salah satu Komisaris di perusahaan milik BUMN.

“Kami menemukan fakta bahwa ada keluarga dekat, yaitu adik ipar, Menteri Keuangan Sri Mulyani diangkat menjadi Komisaris Independen BUMN Pelindo 1,” ujar Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (14/6/2020).

Adik ipar yang dimaksud Uchok adalah Ahmad Perwira Mulia Tarigan yang baru diangkat Kementerian BUMN sebagai Komisaris Independen Pelindo 1 pada 21 April 2020.

Ahmad Perwira Mulia Tarigan adalah suami dari adik kandung Sri Mulyani yang bernama Sri Wahyuni.

Ahmad Perwira Mulia Tarigan saat ini juga berprofesi sebagai staf pengajar di Universitas Sumatera Utara.

“Ini sangat tidak etis. Di saat kita sedang fokus penanganan virus Corona, eh ada Menteri yang ‘menyusupkan’ keluarganya jadi Komisaris BUMN. Kalau Bu Sri Mulyani kerap mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan, ini kan ibarat Bu Menteri meludah ke langit kena wajahnya sendiri,” tukas Uchok.

Sebagaimana diketahui, proses pengangkatan Komisaris BUMN memang menjadi domain dari Kementerian BUMN. Tapi dalam prakteknya tentu Menteri BUMN menerima berbagai usulan nama berbagai pihak, termasuk dari kolega di Kabinet.

Bila Menteri Keuangan mengusulkan nama calon komisaris, tentu Menteri BUMN akan segan untuk menolak. Terlebih BUMN kita masih sangat tergantung pada kucuran dana talangan dari Kementerian Keuangan.

Misalnya, minggu lalu (3/6), seperti disampaikan Menteri Keuangan setelah Ratas di Kantor Presiden.

“Jadi program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan. Totalnya Rp 52,57 triliun,” kata Sri Mulyani.

Komentar

News Feed