oleh

Tjahjo Sesalkan 51 Ribu Honorer Belum Dibayar

indonesiakita.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta agar pemerintah cermat dalam melakukan pengelolaan anggaran. Terlebih disaat pandemi corona seperti saat ini.

Hal ini ia katakan, menyusul sekitar 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama Februari 2019, hingga saat ini nasibnya masih tidak menentu.

Dimana pada PPPK tersebut masih belum menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan belum mendapatkan NIP dan SK pengangkatan.

Padahal sejatinya, pengangkatan PPPK harus dilengkapi dua Perpres, yakni Perpres tentang Jabatan yang Dapat Diisi PPPK dan Perpres Gaji serta Tunjangan.

Diketahui, Perpres jabatan PPPK sudah diterbitkan pemerintah pada 11 Maret 2020. Sedangkan Perpres gaji PPPK masih berproses. Prosesnya saat ini masih dalam harmonisasi antarkementerian terkait.

Ia menyebut, beban keuangan negara merupakan penyebabnya. “Semua tahu anggaran negara saat ini lebih banyak terfokus pada penanganan Covid-19. Itu sebabnya, anggaran yang berkaitan dengan ASN termasuk PPPK dihitung cermat oleh Menkeu,” tegasnya, dalam channel YouTube Inspiratif Jawa Tengah.

Kadapun menurutnya, ketika pemerintah sudah menetapkan NIP, lanjutnya, otomatis PPPK sudah harus menerima gaji dan tunjangan setara PNS.

Hal ini yang memberatkan pemerintah karena negara butuh banyak dana untuk dialokasikan bagi penanganan Covid-19. “Bayar THR PNS saja negara sudah kesulitan sehingga harus melakukan pemangkasan penerima THR. Yang diberikan THR hanya aparatur di bawah eselon tiga,” sambungnya.

Ia menegaskan, jangan sampai ketika Perpres gaji dan tunjangan terbit, kemudian PPPK diangkat, tetapi malah tidak jalan. “Kan bisa memantik protes PPPK kalau sudah ada NIP dan SK tetapi belum digaji. Sebab otomatis ketika ASN sudah kantongi NIP dan SK, hak-haknya sudah harus dibayarkan. Belum lagi harus dihitung rapelannya,” tukasnya.. (Fel)

Komentar

News Feed