oleh

Edan! DPR Banyak Minta Soal Klaster UMKM di RUU Omnibus Law

indonesiakita.co – DPR telah menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait pembahasan klaster UMKM Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dimana dalam saran yang disebut adalah memanfaatkan fasilitas transportasi umum difungsikan sebagai tempat usaha UMKM.

“Menegaskan kewajiban/keharusan alokasi di fasilitas transportasi umum bagi UMKM seperti di jalan tol, rest area, stasiun, bandara pelabuhan dan lain-lain,” Wakil Ketua Badan Legislasi, Rieke Diah Pitaloka, dalam rapat Baleg, Kamis (4/6) kemarin.

Ia juga meminta kepada pemerintah agar memberikan prioritas dan insentif bagi pengembangan UMKM di dalam RUU Ciptaker. Beban biaya sewa yang ditanggung UMKM ketika berusaha di tempat-tempat tersebut juga harus menjadi perhatian pemerintah.

“Insentif keringanan pembiayaan di rest area, stasiun, pelabuhan, bandara dan lain-lain,” tambahnya.

Kemudian, Baleg juga meminta pihak pemerintah untuk memberikan dukungan dan prioritas terhadap para pelaku UMKM yang terdampak pembangunan infrastruktur transportasi. Dengan demikian mereka tidak lantas kehilangan tempat berusaha.

“Marketing mix yang berpihak pada UMKM, seperti ada pembatasan brand luar negeri dan juga ada desain yang menarik,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed