oleh

Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM dan Listrik, APINDO: Industri Kesulitan!

indonesiakita.co – Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengatakan pemerintah harusnya dapat menurunkan harga sejumlah komoditas BBM, listrik, dan gas di Indonesia. Hal ini menurutnya perlu dilakukan, mengingat kondisi ekonomi RI semakin melemah.

Ada beberapa faktor lain , yakni daya saing industri nasional juga terpengaruh hingga berdampak pada permintaan barang baik di dalam negeri maupun transaksi ekspor yang menurun.

Ia menliai, bahwa tingginya harga BBM di Indonesia sebagai bahan baku utama industri menjadikan rendahnya daya saing bagi industri nasional. Terlebih harga minyak dunia juga sempat mengalami penurunan di bawah US$20/barel di tengah pandemi COVID-19.

“Keberlangsungan usaha dapat diupayakan, salah satunya dengan menurunkan harga BBM industri sebagai efisiensi produksi,” jelasnya, dikutip dari keterangannya melalui APINDO, kemarin.

Ia juga mengkritik tarif premium listrik yang dibebankan secara penuh kepada dunia usaha, sementara sejumlah industri saat ini belum beroperasi 100 persen. Untuk itu, Apindo mengusulkan adanya penghapusan biaya premium-rekening minimum pemakaian listrik 40 jam menyala, termasuk untuk pelanggan industri premium 235 jam yang menyala selama masa pandemik COVID-19.

Selain itu, penghapusan mekanisme tagihan minimum gas oleh PGN, yang akan sangat meringankan beban biaya industri, mendapatkan fleksibilitas untuk membayar energi sesuai dengan konsumsi gas yang mengikuti pemakaian dalam proses manufaktur.

Kemudian, APINDO juga menginginkan adanya penundaan pembayaran 50 persen tagihan PLN hingga Desember 2020 dengan jaminan cicilan berupa giro mundur selama 12 bulan penghapusan denda keterlambatan

Adapun pemerintah diharapkan juga agar segera melakukan penurunan mengimplementasikan harga gas bumi tertentu di titik serah pengguna gas bumi (plant gate) untuk seluruh sektor industri menjadi harga US$6 per MMBTU dengan nilai tukar Rp14.000 per dolar AS.

Dimana saat ini menurutnya, hanya 7 sektor industri yang bisa mendapatkan harga US$ 6. Artinya, sebagian besar industri masih membayar dengan harga yang jauh lebih mahal.

“Selain itu, pengenaan tagihan gas seharusnya juga disesuaikan dengan konsumsi industri, bukan kontrak yang berlaku. Kami pun berharap pemerintah membebaskan biaya minimum untuk gas karena industri saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa di masa pandemik,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed