oleh

Komisi X DPR Sebut Rezim Jokowi Tak Punya Hati ke Masyarakat

indonesiakita.co – Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menilai pemerintahan Jokowi terus membuat kebijakan yang membebani rakyat. Bahkan menurutnya, rezim Jokowi tak lagi memiliki visi yang jelas.

Adapun yang menjadi fokusnya adalah soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kenaikan iuran BPJS ini bukan saja cerminan miskin empati pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Tetapi juga menggambarkan lemahnya daya responsif yang seharusnya dimiliki oleh birokrasi pemerintah di masa darurat seperti sekarang ini,” ujar anggita Fraksi PAN ini, kemarin.

Padahal menurutnya, saat ini rakyat membutuhkan pemerintahan yang peduli akan kondisi seperti saat ini, yakni di tengah pandemi corona yang menggangu ekonomi.

Sebagaimana diketahui, pemerintah justru menaikkan iuran BPJS melalui Perpres 64 tahun 2020. Kenaikan itu diberlakukan untuk semua kelas pada Juli mendatang, kecuali kelas III yang baru diberlakukan tahun 2021.

Dimana kebijakan itu diwajibkan bagi rakyat yang tidak lagi bermata pencaharian akibat PHK atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Dengan kebijakan itu, ia menilai pemerintah tak merasa salah atas kebijakan itu, karena tekah menyiapkan subsidi untuk PBPU dan BP. Kendatipun mereka ini bersubsidi, namun tahun depan kelas III pasti harus membayar kenaikan iuran tersebut karena jumlah subsidinya akan dikurangi,

”Dengan iuran Rp 25.500 tanpa kenaikan, banyak keluarga yang merasakan kesulitannya. Tidak terbayang bagaimana kesulitan mereka jika terkena kenaikan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyinggung soal turunnya harga minyak dunia, namun tidak berdampak kepada masyarakat. “Ada yang menghitung produk setara Pertamax Turbo di Malaysia bisa dijual dengan harga lebih murah, sekitar Rp 4.600 per liter. Di Indonesia, harga Pertamax Turbo mencapai Rp 9.850 per liter. Jadi rakyat mensubsidi pemerintah. Bukan sebaliknya,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

Ia juga menyindir langkah pemerintah dalam melakukan refocussing APBN untuk percepatan penanganan Covid-19, yang tidak mencerminkan adanya upaya kreatif. Sebab, tim ekonomi Jokowi memilih memperlebar rentang defisit APBN dari 3 menjadi 5 persen. Belakangan beredar kabar, tanpa diketahui DPR, rentang defisit itu diperlebar lagi menjadi 6,27%.

“Sepertinya dengan memperlebar defisit itu pemerintah mencoba membuka peluang cari pinjaman. Padahal utang berbunga tinggi yang ada selama ini dinilai banyak kalangan sudah berada pada batas toleransi.

Hentikan kebijakan yang membebani, sebaliknya perkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat. Makin berdaya masyarakat, makin tinggi tingkat partisipasi mereka dan berkurang ketergantungannya kepada pemerintah,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed