oleh

Garuda Indonesia di Ujung Tanduk, Ingat Rizal Ramli Pernah Selamatkan dari Kebangkrutan?

indonesiakita.co – PT Garuda Indonesia (Persero) TBK mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelunasan sukuk global sebesar US$500 juta atau setara Rp7 triliun jika masuk dalam (kurs Rp 14.ribu per Dolar AS). Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan perusahaan meminta perpanjangan jatuh tempo selama minimal tiga tahun kepada pemegang sukuk global (sukukholders).

Adapun permohonan itu disampaikan melalui Bursa Efek Singapura dengan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diketahui, utang tersebut akan jatuh tempo pada 3 Juni 2020 mendatang.

“Persetujuan sukukholders atas permohonan persetujuan ini akan diajukan dalam Rapat Umum Sukukholders yang akan dilaksanakan pada akhir masa grace period pada 10 Juni 2020 mendatang,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa alasan tersebut dilakukankarena keuangan perusahaan memburuk terkena dampak dari penyebaran virus corona. “Pandemi virus corona tidak dapat terelakan membawa dampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Namun demikian kami sangat optimistis perusahaan dapat melewati fase ini dengan baik,” ungkapnya.

Padahal sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.

“Kami sudah memikirkan beberapa alternatif, kami akan mencari cara untuk membantu Garuda,” ujar Luky dalam konferensi video, Jumat, 8 Mei 2020.

Masalah yang dialami Garuda sebetulnya sudah diingatkan oleh ekonom senior Rizal Ramli. Dimana ia menyebut bahwa masalah juga terjadi karena utang yang dimiliki oleh BUMN yang kelewat batas.

“Jadi begini… pemerintah ini kurang kreatif, dalam mengelola perekonomian negara, padahal saya sudah ingatkan berkali-kali sejak dua tahun lalu, dampaknya bahaya dan ada kemungkinan gagal bayar, tapi semua sibuk bantah-bantah,” jelas Rizal kepada indonesiakita.co.

Diketahui, hingga berakhirnya 2019, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp4.778 triliun, dan terjadi penambahan utang sebesar Rp 359,7 triliun dalam setahun. Jumlahnya lumayan besar. Kalau diasumsikan setahun ada 365 hari, maka utang pemerintah nyaris bertambah Rp1 triliun per hari.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengungkapkan, bahwa selama beberapa tahun terakhir utang BUMN meningkat 7 kali lipat. Adapun utang BUMN hingga kuartal III 2018 mencapai Rp 5.271 triliun, naik dibandingkan utang di 2017 sebesar Rp 4.830 triliun. “Belum lagi BUMN utangnya meningkat 7 kali selama beberapa tahun terakhir. Primary balance juga negatif, artinya minjem buat bayar utang,” tegas Rizal Ramli.

Mantan Menko Ekuin era Gusdur ini juga mempertanyakan bunga yield bond yang diterbitkan BUMN yang mencapai 8,5 persen, menurutnya tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Rizal Ramli mengatakan stabilitas BUMN hari ini ditopang oleh utang. “Bunganya makin lama makin besar. Vietnam saja nerbitin bond, surat utang bunganya hanya 5 persen. Itu kaya ninggalin bom waktu untuk pemerintah setelahnya,” tutupnya.

Rizal Ramli Pernah Selamatkan Garuda Indonesia dari Kebangkrutan

“Sekitar tahun 2000-an, dimana saat itu, Garuda terlilit utang US$ 1,8 miliar. Jika tidak dibayar, konsorsium bank Eropa yang memberi pinjaman akan menarik pesawat-pesawat Garuda.

Rizal mengaku mencari akal agar marwah maskapai andalan RI itu dapat kembali normal dan berjaya. “Saya justru mengancam balik akan mengajukan konsorsium kreditor tersebut ke pengadilan di Frankfurt, Jerman, karena menerima bunga ‘odious debt’ (bunga najis) dari pembiayaan mark up tersebut. Jika terbukti di pengadilan, maka harga saham dari konsorsium bank tersebut akan turun, harus bayar denda, dan kemungkinan eksekutifnya kena pidana,”tegasnya, kepada indonesiakita.co.

Atas desakan tersebut jelas Rizal, sejumlah ekskutif konsorsium bank tersebut tergopoh-gopoh ke Jakarta dan menemuinya. Rizal Ramli menambahkan, bahwa saat itu ia hanya bisa damai jika dilakukan restrukturisasi kredit 1,8 miliar dollar AS tersebut dengan

“Token guarantee” (garansi ecek-ecek), yaitu 100 juta dollar AS (5,5 persen dari total loan), dan indirect melalui bank komersial, bukan dari Kementerian Keuangan supaya negara terhindar dari risiko default.

“Ya, awalnya konsorsium bank tersebut mula-mula ngotot minta full guarantee (1,8 miliar dollar AS) tapi akhirnya menyerah terhadap tuntutan saya. Sebetulnya kondisi Garuda ini tidak ada masalah, jika pembelian pesawatnya tidak di mark up,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed