oleh

Curiga BUMN Jadi Bancakan, Komisi XI Minta PP 23/2020 Dibatalkan!

indonesiakita.co – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diteken Jokowi 9 Mei 2020 lalu kembali menuai reaksi. Kini anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang meminta agar PP tersebut dibatalkan.

Hal ini diungkapkanya, mengingat muncul isu dikotomi antara Bank Peserta/Bank Jangkar dengan Bank Pelaksana. Termasuk di dalamnya sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). “Bila mudharatnya lebih besar dari manfaatnya maka sebaiknya PP 23/2020 dibatalkan,” ujarnya, kemarin di Jakarta.

Adapun dikotomi antara bank peserta dengan bank pelaksana menurutnya tidak perlu terjadi, jika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

Namun jelasnya, menghadapi Pandemi Covid-19 para pejabat KSSK (Menkeu, BI, OJK, LPS) seakan-akan lebih memilih melindungi tanganya. Hal itu terlihat jelas dalam Perppu No.1/2020 di mana dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa para pejabat KSSK tidak bisa dijerat oleh hukum.

Sementara itu, fakta kedua menurtnya adalah, melalui PP 23/2020 yang memunculkan dikotomi bank peserta dan bank pelaksana, KSSK ingin meminjam tangan 15 bank peserta untuk berperan menjadi regulator padahal bank-bank tersebut sejatinya berstatus sebagai obyek kebijakan. “Remot kontrol kebijakan tetap dipegang oleh KSSK. Kesimpulannya, bank peserta hanya dijadikan tumbal,” tegasnya.

Selain itu, ia mengaku telah mencium aroma spekulatif bahwa kelahiran PP 23/2020 sengaja menggusur UU PPKSK dalam penanganan masalah likuiditas perbankan. Di mana penanganan likuiditas bank sistemik sudah sangat jelas menjadi kewenangan Kemenkeu, BI, OJK dan LPS. “Tak ada satu pasal pun yang menyebut peran perbankan, karena memang perbankan tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan,” tambah politisi Gerindra ini.

Dimana dalam PP 23/2020, terutama dalam pasal 10 dan pasal 11 diatur mengenai pelaksanaan program PEN terutama bagian penempatan dana yaitu ada bank peserta dan bank pelaksana. Bank peserta akan mendapatkan dana dari pemerintah dan kemudian akan menyalurkan kepada bank pelaksana.

Kemudian, antara bank peserta dan bank pelaksana diatur dengan perjanjian tersendiri antarkeduanya. Sehingga, jika terjadi gagal sistemik maka bank-bank tersebutlah yang akan menanggung risikonya.

Sementara, Pasal 12 PP 23/2020 secara terang menyatakan dalam hal bank peserta mengalami permasalahan dan diserahkan penanganannya kepada LPS, maka LPS mengutamakan pengembalian dana Pemerintah.

“Artinya aset milik bank peserta maupun dana masyarakat tidak menjadi prioritas. LPS yang semestinya menjadi penjamin dana nasabah sudah berubah fungsi menjadi lembaga penjamin simpanan pemerintah (LPSP),” ketusnya.

Pasal 12 PP No 23/2020 bisa menjadi sumber petaka bagi bank Himbara. Diketahui, bahwa dari 15 bank yang ditetapkan sebagai bank peserta, terdapat 4 bank yang berstatus sebagai bank Himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN. Empat bank pelat merah yang menjadi kebanggaan nasional.

Total aset keempat bank tersebut adalah Rp. 3.655,51 triliun dan total DPK mencapai Rp. 2.665,04 triliun. Inilah nilai yang akan dipertaruhkan oleh bank Himbara.

“itu baru aset empat bank Himbara, masih ada 11 bank lagi yang berstatus sebagai bank peserta. Melihat begitu besarnya aset bank peserta maka LPS diarahkan untuk memprioritaskan dana pemerintah jika seandainya terjadi permasalahan pada bank peserta.

“Terbukti, beberapa hari belakangan saham-saham bank Himbara berguguran gara-gara wacana akan dijadikan bank peserta alias bank jangkar. Nasib buruk juga bisa dialami oleh dana nasabah yang disimpan di dalam bank Himbara karena LPS lebih mempriotaskan dana pemerintah, bukan dana nasabah saat kemungkinan terburuk terjadi,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed