oleh

Ini Kata Dirut BPJS Kesehatan Soal Kenaikan Iuran

indonesiakita.co – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan kenaikan iuran BPJS sesuai dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tidak berkaitan dengan COVID-19. Pasalnya klaim yang diterima pemerintah untuk penanganan COVID-19 berasal dari dana yang berbeda dengan anggaran jaminan sosial.

“Klaim COVID-19 casenya berbeda. Kalau COVID-19 kan dari dana wabah bukan dana dari jaminan sosial. Jadi kami posisi BPJS diberi tugas tambahan memverifikasi klaim yang masuk berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan,” terang Fachmi, dalam Live Streaming Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (14/5/2020)

Fachmi menjelaskan Menteri Kesehatan sudah memberi aturan dan surat edaran. Jadi aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dan tinggal membandingkannya saja.

Apabila semuanya cocok dan sesuai dengan peraturan, serta akuntabilitas terjaga maka klaim akan diteruskan ke Kementerian kesehatan. Nantinya Kementerian Kesehatan akan membayar kepada rumah sakit.

“Kami punya waktu tujuh hari kalau itu berkasnya masuk lengkap, kami verifikasi. Peraturan Menteri Kesehatan tiga hari di bayar. Keberpihakan pemerintah kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 jadi begitu berkas masuk kemudian ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan tanpa menunggu verifikasi selesai juga hari itu sudah membayar dulu 50 persen berkas tagihan yang masuk,” pungkasnya. (Fel)

Komentar

News Feed