oleh

Rizal Ramli: Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Justru Menambah Angka Kemiskinan

indonesiakita.co – Presiden Jokowi telah meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana dalam Perpres itu, terdapat kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Tentunya keputusan ini menuai reaksi banyak pihak. Bagaimana tidak, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut tadinya sempat ditolak di Mahkamah Agung (MA), ironis, dalam kondisi seperti saat ini dinaikkan oleh Jokowi.

Adapun alasan Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan yakni karena demi menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan.

“Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan, termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020,” demikian pertimbangan Perpres 64/2020.

Kemudian, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” ujar Jokowi, yang mengundangkan Perpres ini pada 6 Mei 2020 lalu.

Defisit BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan hingga saat ini BPJS Kesehatan masih membukukan defisit sebesar Rp 15,5 triliun. Ia mengatakan, bahwa besaran defisit tersebut sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi defisit yang sebesar Rp 32 triliun hingga akhir 2019.

Kemudian, berkurangnya defisit tersebut disebabkan karena pemerintah telah menyuntikkan dana Rp 13,5 triliun selisih iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah, serta peserta penerima upah (PPU) dari pemerintah.

“Dengan adanya perpres tersebut kami bisa berikan Rp 13,5 triliun kepada BPJS untuk periode Agustus sampai Desember. Dan ini mengurangi defisitnya BPJS yang tadinya diperkirakan Rp 32 triliun menjadi sekarang masih Rp 15,5 triliun,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (18/2/2020) lalu.

Rizal Ramli, Kritik dan Solusi Soal BPJS Kesehatan

Sementara itu, sebelumnya, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sempat menuai kritik dari ekonom senior Rizal Ramli. Ia mengatakan, seolah tak ada cara lain dalam menghadapi defisit BPJS Kesehatan.

Bahkan Rizal menyampaikan solusi dalam menghadapi defisit tersebut. yakni pemerintah menyuntikkan modal BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Sebab sejak awal modal BPJS Kesehatan terbilang kecil, yang menurutnya seperti dirancang untuk tumbang sejak awal.

“Modal awal BPJS Rp 5 triliun, BPJS dirancang gagal finansial sejak awal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/9/2019) lalu.

Adapun terkait saat ini, Rizal mengaku heran dengan sikap pemerintah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. “Rakyat kita lagi kesusahan dimasa pandemi corona seperti saat ini, mereka banyak yang kena PHK, ditambah iuran BPJS Kesehatan, logikanya adalah….masyarakat akan keluarkan uang lebih, dan ini akan berdampak pada penambahan pada angka kemiskinan,” jelas Rizal, saat dihubungi, kemarin.

Ia juga menilai bahwa pemerintah harus melakukan revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Jadi, iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan, sementara perusahaan 6%. “Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja digratiskan,”tambahnya.

Selain itu, bisa dilakukan penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. “Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed