oleh

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Dinilai Tak Berpihak Pada Rakyat Miskin!

indonesiakita.co – Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tekah ditandatangani oleh Jokowi. Ironis, ia justru menaikkan kembali iuran BPJS padahal sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sempat membatalkannya.

Dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa besaran iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas I sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas II sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta PB atau pihak lain atas nama peserta.

Sementara itu, iuran kelas III baru naik pada 2021 mendatang. Untuk 2020, iuran kelas III ditetapkan Rp 25.500 per orang per bulan dibayar peserta PBPU dan PB atau pihak lain atas nama peserta. Baru pada 2021, tarifnya naik menjadi Rp 35 ribu per orang per bulan.

Beleid itu juga mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2020. Perincian tarifnya, kelas I Rp 160 ribu per orang per bulan, kelas II Rp 110 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp 42 ribu per orang per bulan.

Sementara itu, iuran untuk April, Mei, dan Juni 2020 perinciannya kelas I Rp 80 ribu per orang per bulan, kelas II Rp 51 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp 25.500 per orang per bulan.

Pasal 34 ayat 9 perpres tersebut menyatakan bahwa dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Tarif iuran periode April-Juni 2020 mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut merancang kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang terjadi pada tarif periode Januari-Maret 2020.

Dengan adanya putusan MA, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirancang sebelumnya oleh pemerintah pun batal. Kendati begitu, melalui Perpres 64 Tahun 2020 yang teranyar ini, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pasundan, Firman Turmantara Endipradja menilai, level masyarakat yang paling menderita dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah masyarakat miskin.

“Terutama masyarakat miskin lama dan miskin baru yang muncul karena pandemi. Ini yang paling terbebani dengan kenaikan itu. Karena saya kira potensi untuk chaos ini cukup besar, kata Firman, hari ini, Rabu (13/5/2020).

Firman menilai, adanya indikasi upaya presiden Jokowi untuk memaksakan kenaikan iuran BPJS demi menutup defisit triliunan rupiah yang dialami BPJS. “Jadi, ini menegaskan, kebijakan yang dirasa Ini gak logis defisit BPJS dibebankan kepada masyarakat yang sedang terkena imbas pandemi. Jangan memaksakan diri berargumentasi yang tanpa alasan karena realisasinya seperti ini, masyarakat lagi susah,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mendesak agar kebijakan presiden tidak membebani masyarakat. Dia pun meminta, eksekutif untuk mencari alternatif tanpa menggantungkan utang, defisit triliunan rupiah BPJS kepada penghasilan masyarakat.

“Karena pemimpin negara itu dipilih rakyat dan untuk mengurus kehidupan masyarakat dan negara. Jaga roda pemerintahan untuk mengurus masyarakat karena ini sudah keluar dari rotasi atau mekanisme ini. Saya mencoba objektif sebagai akademisi, saya melihat dan memantau kebijakan hukum pemerintahan sekarang itu banyak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed