oleh

Bloomberg Sebut Jokowi Kena Perangkap Ekonomi, Rizal Ramli: Saya Sudah Ingatkan Dua Tahun Lalu!

indonesiakita.co – Pemerintah terus mengalami ketergantungan selama krisis saat pandemi corona. Bahkan, Bloomberg mencatat jumah utang milik BUMN tentunya menggangu kondisi ekonomi Indonesia.

Mengutip Bloomberg dari artikel opini milik Shuli Ren, salah satunya adalah Garuda Indonesia, dimana perusahaan plat merah ini hanya memiliki sukuk $ 500 juta dolar yang jatuh tempo 3 Juni, tetapi hanya memiliki kas $ 299 juta pada akhir 2019. Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi pembiayaan dan mengatur $ 500 juta lainnya untuk modal kerja.

Adapun masalah yang dialami Garuda Indonesia yakni dengan memiliki sukuk $ 500 juta dolar yang jatuh tempo 3 Juni, tetapi hanya memiliki kas $ 299 juta pada akhir 2019. Sekalipun pemerintah berencana untuk merestrukturisasi pembiayaan dan mengatur $ 500 juta lainnya untuk modal kerja.

 

Sumber: Bloomberg

Meski demikian, jika Garuda dibiarkan terus seperti saat ini, tentunya akan berdampak pada perusahaan BUMN lainnya. Diketahui, maskapai ini membeli bahan bakar dari PT Pertamina dan layanan bandara dari PT Angkasa Pura, yang juga merupakan klien besar sejumlah bank besar milik pemerintah.

Sementara itu, utang BUMN lainnya menyumbang lebih dari 30% dari total liabilitasnya, atau hampir $ 1,2 miliar, data yang dihimpun dari 2019 pengajuan perusahaan menunjukkan. Perusahaan asuransi milik negara, Asuransi Indonesia Kredit PT menjamin tranche kelas A, atau 90%, dari 2 triliun rupiah dalam sekuritas yang didukung aset yang diterbitkan pada Juli 2018, yang didukung oleh penjualan tiket ke Jeddah dan Madinah. Ada masalah: Arab Saudi telah menangguhkan ziarah Muslim karena pandemi.

Dimana saat ini, Jokowi harus menghadapi kenyataan buruk dengan mengharapkan rasio utang bersih pada BUMN Indonesia berkisar antara 4,5 kali hingga 5,5 kali laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi tahun ini, dibandingkan dengan 1,6 kali dari tahun pertamanya di kantor, perkiraan S&P Global Ratings.

Sementara itu, menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli menyebutkan, bahwa ia telah mengingatkan jauh-jauh hari mengenai utang yang dimiliki oleh BUMN yang kelewat batas. Kepada redaksi indonesiakita.co, mentan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB Ini mengungkapkan, bahwa pemerintah kurang kreatif dalam mengelola perekonomian negara.

Misal saja, hingga berakhirnya 2019, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah mencapai Rp4.778 triliun, dan terjadi penambahan utang sebesar Rp 359,7 triliun dalam setahun. Jumlahnya lumayan besar. Kalau diasumsikan setahun ada 365 hari, maha utang pemerintah nyaris bertambah Rp1 triliun per hari.

“Saya sudah jelaskan beberapa tahun lalu, sudaj ingatkan, tentang utang BUMN ini, dan resiko gaal bayar, tapi sibuk-sibuk bantah semua. Ya.. faktanya kan komponen paling besar dari anggaran adalah pembayaran pokok utang dan bunga utang,” tegas Rizal.

menurutnya, selama beberapa tahun terakhir utang BUMN meningkat 7 kali lipat. Adapun utang BUMN hingga kuartal III 2018 mencapai Rp 5.271 triliun, naik dibandingkan utang di 2017 sebesar Rp 4.830 triliun. “Belum lagi BUMN utangnya meningkat 7 kali selama beberapa tahun terakhir. Primary balance juga negatif, artinya minjem buat bayar utang,” tegas Rizal Ramli.

Dia pun juga mengkritik bunga yield bond yang diterbitkan BUMN yang mencapai 8,5 persen, menurutnya tertinggi di kawasan Asia Pasific. Rizal Ramli mengatakan stabilitas BUMN hari ini ditopang oleh utang. “Bunganya makin lama makin besar. Vietnam saja nerbitin bond, surat utang bunganya hanya 5 persen. Itu kaya ninggalin bom waktu untuk pemerintah setelahnya,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed