oleh

Rizal Ramli: Omnibus Law, Perppu 1/2020 dan Begal Digital Pintu Masuk Skandal Keuangan!

indonesiakita.co – Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 masih menjadi sorotan publik. Karena selain dinilai berpotensi melegalkan praktik korupsi dan memberi imunitas kepada pemerintah dalam mengelola uang negara selama pandemicorona.

Namun, dalam konteks ini partai politik juga dinilai memiliki peran penting dalam memuluskan skema Perppu tersebut agar dapat berjalan dengan lancar. Dan salah satu parpol yang menjadi sorotan saat ini adalah Partai Golkar.

Dimana Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto adalah merupakan Menteri Koordinator Perekonomian dinilai banyak memiliki peran penting dalam berbagai hal mengenai proyek yang dikerjakan pemerintah saat ini.

Misalnya saja Kartu Prakerja, yang didorongnya hingga muncul ke permukaan, sampai pada target pelatihan secara konvensional, tak sepenuhnya dilakukan secara daring.

“Lihat situasi PSBB akan berakhir, saat PSBB berakhir pelatihan akan dilakukan secara dua track online offline, sehingga tentu tidak benar, seluruhnya 5,6 triliun hanya kepada mereka yg bekerja atau belajar secara online,” ujarnya, Rabu, 22 April 2020, lalu.

Menanggapi hal ini, ekonom senior Rizal Ramli menggambarkan bahwa potensi kekuatan parpol dalam skema pengadaan berbagai proyek di Indonesia masih tinggi. Ia memberikan istilah bahwa rangkaian Perppu, Ombibus Law dan Kartu Prakerja diibaratkan sebagai ‘begal digital’ yang menjadi senjata bagi pihak-pihak tertentu yang ingin meraup keuntungan disaat kondisi pandemi corona seperti saat ini.

Bahkan, Rizal menyentil istilah Revolusi Industri 4.0 yang sering diungkapkan oleh Airlangga Hartarto. “Ini yg sering pidato 4.0, 5.0. Realitanya jadi “Begal Digital”.  @PartaiGolkar yang namanya sudah mulai membaik, tapi sekarang dirusak dengan menjadi sponsor utama UU yg rugikan rakyat seperti OmniBus Law, Begal Digital dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang bakal jadi pintu masuk skandal keuangan,” ujarnya.

Rizal kemudian mengungkapkan, bagaimana cara kerja parpol di Indonesia yang masih doyang melakukan praktek-praktek kotor. “Umumnya semua partai mendaoatkan uang dari upeti2 dari  Pilkada2 dan Pilpres. Disitulah dimulai ‘Politik Uang’. Cabub, Cagub, Capress tinggal sewa Parpol2, apalagi ada syarat Threshold — itu adalah ‘sekrup pemerasan’ yg menghasilkan demokrasi kriminal hari ini !! Lupakan rakyat” tegas Rizal.

Ia juga mengingatkan kembali sejumlah kasus besar di Indonesia yang juga melibatkan partai besar. “Selain upeti-upeti Pilkada dan Pilpres, partai2 canggih seperti  @PartaiGolkar juga menerima uang besar saat berkuasa seperti kasus BLBI, E-KTP, ‘begal digital’. Dan jika tidak distop, manfaat dari pembahasan Omni gombal dan Perpu 1 2020. Pelaksananya: teknokrat2 rakus kuasa yg itu2 saja,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed