oleh

Rizal Ramli: Di Negara Lain Kalau Gak Ada Beras Pemerintahnya Bisa Jatuh!

indonesiakita.co – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, bahwa presiden Jokowi meminta kepada BUMN untuk bersama-sama mencetak lahan baru untuk persawahan. Hal ini dilakukan terkait kelangkaan pangan di Indonesia.

“Presiden meminta BUMN dan daerah, serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah dan lahan gambut,”  ujarnya, Selasa (28/4/2020) lalu.

Adapun salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi adalah Kalimantan Tengah. “Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektare juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan,” jelas Airlangga.

Namun, langkah tersebut mendapat tanggapan dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad said Didu. Ia mendesak agar anggaran tersebut dilakukan audit terlebih dahulu, dan hal ini ia sampaikan melalui akun Twitternya @msaid_didu. “Mohon diaudit dulu cetak sawah baru yang dilaksanakan tahun 2014-2019 yang sepertinya tidak ada hasilnya padahal sudah habiskan dana puluhan trilyun,” ucapnya.

Rizal Ramli Soal Antisipasi Kelangkaan Pangan

Bicara soal kelanggakaan pangan, minggu lalu, Rizal Ramli juga menjelaskan, bahwa ini merupakan salah satu poin yang ia sampaikan kepada publik terkait kondisi pandemi corona saat ini.

Menariknya, skema ini ia kemukakan disaat pemerintah sedang sibuk mengurus ibu kota baru, sibuk mengurus Omnibus Law, sibuk mengurus utang-utang baru pada IMF.

“Jangan sok-sok an mau pumping makro , negara kita gak kuat.. mikir itu yang ada di depan mata dulu… lihat dampak pandemi ini.. pengeluaran masyarakat meningkat, sementara pemasukan menipis.. ini terjadi ketidak seimbangan dalam ekonomi.

“Sederhana, orang kalau diam di rumah dia pasti konsumsi makanan lebih banyak, liat aja pasti banyak yang gemuk.. konsuai naik 10 % tapi suplaynya drop 25 %, jadi bukan karena panic buying, …selain panic buying konsumsi naik 10 persen, suplai turun 25 %, dengan adanya kenaikan pada harga dolar, juga mengakibatkan harga makanan makin mahal,” jelas Rizal.

Nah…. terkait ide cetak sawah, menurut Rizal bukan hanya karena antisipasi kelangkaaan pangan saja. 2019 lalu ia mendesak agar Menteri Pertanian melakukan pencetakan sawah sebagai cara agar Indonesia tidak melakukan impor beras, artinya analisa Rizal Ramli tentunya lebih luas, karena tak hanya mengantisipasi kelangkaan pangan, namun mencegah indikasi korupsi dalam skema impor pangan.

Rizal Ramli menambahkan, jika irigasi persawahan dapat ditata dengan baik, Indonesia dapat memanen padi sebanyak tiga kali dalam setahun. Hal itu didukung kondisi alam dengan sinar matahari dan sumber air berlimpah.

“Saya minta Menteri Pertanian (Mentan), bangun sawah baru dua juta hektare. Di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagian Sumatera. Di negara lain kalau enggak ada beras pemerintahnya bisa jatuh,” ujar Rizal, Selasa (13/2/2018) silam.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah memperhatikan nasib petani. Apalagi pemerintah memutuskan untuk impor beras. “Jangan jadi raga tega begitu. Yang penting saya dapat uang dari impor enggak peduli nasib petani bagaimana,” kata dia.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengungkapkan, bahwa dirinya sepakat dengan impor beras, terutama saat musim paceklik. “Kalau perlu banget, saya juga tidak keberatan impor, tapi diatur timing. Pas paceklik baru impor. Anak SD juga mengerti.

‎‎”Dari dulu soal beras kan masalah puluhan tahun, data itu macam-macam, data BPS, data Kementan, data Kemendag, data Bulog. Kalau data Kementan cenderung berlebihan, maksudnya kadang-kadang terlalu tinggi. Dari jaman menteri pertanian dulu juga begitu, karena terkait dengan prestasi dia,”tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed