oleh

Awasi Kinerja Pemerintah Soal Pengelolaan Dana 405 Triliun, Ini Alasannya

indonesiakita.co – Kinerja pemerintah terus mendapat sorotan sejumlah pihak. Baik cara penanganan penyebaran virus corona hingga bagaimana mengatasi kondisi ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 itu.

Tentunya, kondisi ini membuat psikologis masyarakat beragam yang dirasakan. Tak sedikit yang memberikan kritik, bahkan mencaci pemerintah di sosial media.

Namun, hal ini justru membuat pemerintah terlihat alergi terhadap kritikan hingga mengakibatkan Kapolri membuat telegram terkait penindakan terhadap siapapun yang akan menghina presiden.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik keras telegram Polri yang mengatakan akan menindak para penghina Presiden dan pejabat negara dalam situasi pandemi virus corona.

Menanggapi hal ini, tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan kritik SBY itu patut diacungi jempol. Dia juga mengaku salut terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu karena berani meminta agar isi telegram dievaluasi.

“Salute Mas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dalam akun Twitter pribadinya, @RamliRizal, di Jakarta, Kamis (9/4) kemarin.

Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengeluarkan pernyataan yang seolah tidak mempercayai pemerintah terkait penggunaan dana Rp 405 triliun untuk penanganan virus corona di Indonesia.

“Kalau hal itu benar adanya, saya menyarankan pemerintah perlu berhati-hati. Pastikan aturan itu tidak bertentangan dan melanggar konstitusi negara. Jangan sampai kewenangan (power) untuk mengelola keuangan negara ini berada di satu tangan. Ingat ‘power tends to corrupt’, dan ‘absolute power tends to corrupt absolutely’. Kekuasaan yang sangat besar sangat mungkin disalahgunakan,” ujar SBY dalam akun Facebooknya.

Ada yang Aneh di Perppu Nomor 1 Tahun 2020?

Tak hanya SBY, Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) bersama sejumlah organisasi dan lembaga bahkan mengajukan permohonan uji materi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Adapun gugatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dimana dalam permohonannya, MAKI meminta pasal 27 pada Perppu tersebut, yang terkait imunitas aparat pemerintahan dari tuntutan perdata dan pidana saat melaksanakan aturan, agar dibatalkan.

Diketahui, pasal 27 menyatakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.

MAKI menjelaskan alasan permohonan uji materi pada Perppu yang menjadi akses dana senilai Rp405,1 triliun buat mengatasi dampak negara atas Covid-19 ini. Pasal 27 disebut superbody sekaligus bertentangan dengan UUD 1945 dan dikatakan bila dibandingkan presiden saja tidak kebal hukum.

Memang, tak hanya MAKI dan SBY yang merasa tak yakin dengan kinerja pemerintah, Rizal Ramli juga selalu memberikan kritikan terhadap sejumlah kebijakan tim ekonomi pemerintah. Karena menurut Rizal, bendahara negara (menteri Keuangan) kerap melakukan kebijakan yang cenderung merugikan negara.

Bagaimana tidak, menyelesaikan masalah dengan menambah utang, setidaknya itulah kata yang paling sering dilontarkan Rizal Ramli. Karena menurutnya, ada cara lain untuk mengembalikan kondisi ekonomi selain menambah utang.

Rizal mengingatkan, bahwa utang layaknya sepeti doping, dimana tubuh akan merasa kuat dalam sekali atau dua kali mengkonsuminya. Namun, jika tubuh tak lagi kuat dan doping terus digunakan, maka tubuh akan ambruk. Tentunya ini merupakan analogi yang masuk akal.

Lalu pertanyaannya adalah… efektifkah cara pemerintah membagikan dana 405 triliun tersebut jika apa yang dilakukan Menkeu kerap dinilai merugikan negara? Jika benar pemerintah akan menyalurkannya secara tepat, lalu.. bagaimana pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang berencana akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) penanganan virus corona baru atau Covid-19.

Sri mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak alternatif sumber pembiyaan, termasuk sisa anggaran lebih yang jumlahnya Rp 160 triliun.

Dalam kesempatan video conference Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani menambahkan, bahwa sumber alternatif lain adalah dana abadi yang selama ini dikumpulkan dan selama ini sudah diakumulasi.

Kendati demikian, ia tidak merinci jumlah atau besar pos anggaran ini. Sementara itu, sumber alternatif lain adalah dana yang disimpan di badan layanan umum (BLU) dan dana yang sebelumnya dicadangkan untuk penyertaan modal negara (PMN) yang tahun ini tidak memiliki prioritas tinggi sehingga bisa digunakan.

Sri menambahkan, ada penghematan belanja sekitar Rp190 triliun dalam APBN 2020 yang berasal dari setiap Kementerian/Lembaga sebesar Rp 95,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp94,2 triliun. Belum lagi realokasi anggaran sebesar Rp 54,6 triliun.

Lalu, kurangkah dana tersebut, atau jika kurang kemudian ada dana tambahan lagi sebesar 405 triliun, dimana seharusnya ada langkah-langkah bijak lainnya yang bisa dilakukan selain penambahan utang yang tentunya akan semakin mempersulit perekonomian Indonesia ke depannya.

Sementara itu banyak juga pihak yang menyoroti kinerja pemerintah, baik koordinasi antar lembaga, serta pernyataan istana yang kerap diralat beberapakali. Ini menggambarkan apa yang dilakukan pemerintah saat ini betul-betul dalam kondisi yang tidak siap.

Jika dalam koordinasi saja tidak apik, tidak rapih, bagaimana cara pemerintah mengelola anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk menangani kondisi saat ini? dan jika ada kesalahan, pada pasal tertentu yang menyebut lembaga keuangan tidak dapat dituntut.

Perppu Jokowi Sarat Akan Manipulasi

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai Pasal 27 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona berbahaya.

Karena menurutnya, pasal dalam beleid yang baru diteken Presiden Jokowi itu dianggap dapat menimbulkan celah korupsi dan manipulasi.

“Untuk pinjaman likuiditas khusus, (adanya pasal) ini bisa mengulang tragedi BLBI karena rawan dikorupsi atau dimanipulasi,” ujarnya, dihubungi melalui ponselnya, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pasal yang dimaksud menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis. Biaya itu tidak dihitung sebagai kerugian negara.

Tentunya, h ini pun berlaku termasuk untuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, dan kebijakan di bidang keuangan daerah. Selanjutnya, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional.

Bhima juga menjelaskan, bahwa pemerintahan Jokowi semestinya tak menutup kemungkinan bahwa adanya pemakaian anggaran untuk kepentingan penanganan virus corona dan upaya penyelamatan ekonomi itu bisa diselewengkan. “Bagaimana mungkin jika terjadi penyalahgunaan tidak disebut kerugian negara?” tegas Bhima.

Selain itu, ia juga menyayangkan poin dalam pasal itu yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan tak bisa dituntut, baik secara perdata maupun pidana, selama dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai perundang-undangan. Menurut dia, pasal ini tak menutup kemungkinan membuat lembaga keuangan menjadi kebal hukum.

“Seharusnya menjadi pejabat itu melekat dengan risikonya, yaitu digugat apabila terjadi penyelewengan. Pemerintah dalam Perpu ini terkesan otoriter dan kebal hukum. Berbahaya,” tukasnya. (Tim Redaksi)

Komentar

News Feed