oleh

Waduh, Banyak yang Tak Percaya Pemerintah Kelola Dana Rp 405 Triliun untuk Tangani Covid-19

indonesiakita.co –  Penggunaan stimulus Rp 405,1 triliun yang dikelola pemerintah pusat melalui Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) menjadi sorotan publik. Pasalnya, banyak masalah keuangan dan perekonomian RI dinilai tak sesuai dengan harapan sehingga memgakibatkan banyak pihak yang tidak terlalu yakin dengan kinerja pemerintah.

Menanggapi hal ini, anggota DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto meminta penegak hukum mengawasi kebijakan tersebut. “Mengingat Perppu ini juga melibatkan penggunaan uang yang cukup besar, saya meminta para penegak hukum untuk ikut mengawasi penggunaannya, dan kepada segenap lapisan masyarakat mari kita sama-sama awasi agar yang diprogramkan tepat sasaran, tepat jumlah dan waktu, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” ujarnya kepada wartawan hari ini di Jakarta.

Ia juga mengatakan, bahwa pemerintah pusat harus menggunakan Perppu tersebut dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Dia mengingatkan tidak boleh melakukan kelonggaran yang berlebih agar tidak ada abuse of power.

“Untuk itulah aturan yang terukur harus dipatuhi dan dijalankan, tidak boleh melonggarkan berlebihan yang bisa berpotensi terjadinya abuse of power atau bahkan penyalahgunaan kewenangan,”  tegasnya.

Sementara itu, terkait keberadaan Pasal 27 yang pada ayat 2, membuat pejabat pengambil kebijakan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Apalagi, dengan Perppu tersebut pemerintah mengelola uang negara yang cukup besar nilainya.

“Penerbitan Perppu 1/2020 tidak boleh menghilangkan akuntabilitas dan tanggung jawab kepada siapapun termasuk pejabat negara yang tidak proper atau melakukan kesalahan/melampaui kewenangannya, tidak boleh juga menghilangkan unsur tanggung jawab di bidang yudikatif termasuk di dalamnya menghilangkan unsur pidana, perdata dan tata usaha negara dari pelaksanaan suatu aturan,” tambahnya.

Didik juga berharap, agar pengelolaan uang negara harus melibatkan DPR sesuai amanat UUD 1945 Pasal 20A ayat 1. Namun, hal itu dilewati melalui Perppu No.1 Tahun 2020. Menurutnya jika pemerintah tidak hati-hati maka berpotensi melanggar konstitusi.

“Untuk itu hati-hati bila pemerintah melakukan perubahan dalam APBN baik postur, alokasi dan perpindahannya, serta ketentuan lain yang sudah dibahas bersama dengan DPR dan dituangkan dalam UU APBN, tanpa keterlibatan atau dibahas bersama DPR bisa berpotensi melanggar Konstitusi,” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed