oleh

BPJS Kesehatan Siap Jamin Biaya Pasien Covid-19, Duitnya Darimana?

indonesiakita.co – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menyatakan pihaknya siap membiayai pasien Covid-19 di Indonesia. Hal ini tentunya terkait kondisi virus yang makin meluas semenara sejumlah rumah sakit sudah mengalami kesulitan soal pembiayaan.

“Pertanyaan dari pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan tersebut sesuatu yang wajar. Mereka butuh kepastian. Ini menyangkut dana. Bisa saja pemerintah memberi kepastian tentang mekanisme dan tata caranya, juga administrasi dan verifikasinya,” tulis Fachmi dikutip dari keterangan tertulisnya, hari ini.

Ia mengatakan, bahwa jika hal itu butuh jawaban segera dan mendesak, maka bisa saja tugas itu diberikan kepada BPJS Kesehatan.

“Sebagai lembaga yang tugas pokoknya memberikan layanan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan telah memiliki prosedur baku, jangkauan organisasi hingga seluruh Indonesia, dan sumberdaya manusia. Karena itu BPJS Kesehatan bisa menjadi solusi yang siaga,” jelasnya.

Fachmi menyebutkan, bahwa dalam hal ini dibutuhkan instruksi presiden. “Solusinya sederhana. Selesaikan aspek hukumnya. Perlu ada diskresi khusus agar Pasal 52 Huruf O bisa diterobos. Hal itu cukup dengan Instruksi Presiden atau Perpres khusus, yang memberi kewenangan pada BPJS Kesehatan untuk menalangi pendanaan pelayanan kesehatan untuk pasien Covid-19. Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan reimburse (penagihan) ke pemerintah, atau melalui mekanisme lainnya yang diatur secara internal oleh pemerintah. Yang pasti, fasilitas kesehatan ada “loket” untuk menagihkan, dalam hal ini BPJS  Kesehatan.

Karena situasi wabah pada akhirnya akan memiliki limit waktu. Inpres dan Perpres khusus tersebut bisa saja  masa berlakunya terbatas dan dengan tujuan tertentu.

Peran baru BPJS Kesehatan ini, sangat sejalan dengan arahan Presiden, bahwa dalam situasi saat ini, semua pihak harus bergotong royong, bahu membahu dan bersatu. Semua ini untuk Indonesia Raya,” tutupnya.

Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Jamin Pasien Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk bisa membantu pemerintah dalam menanggung penanganan pasien positif virus corona (Covid-19).

Kewajiban BPJS Kesehatan itu, kata Sri Mulyani akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sehinggaa nantinya BPJS Kesehatan dalam memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan, dalam penanganan pasien positif covid-19.

Peraturan Presiden itu, lanjut dia sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

“Diketahui MA sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan membuat kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Sementara rumah sakit saat ini merupakan institusi yang paling penting saat ini untuk bisa diprioritaskan,” ujar Sri Mulyani dalam Video Conference, Rabu (18/3/2020).

Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memang dirundung defisit besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut defisit BPJS Kesehatan yang makin lebar karena angka iuran peserta yang belum sesuai perhitungan aktuaria.

Presiden Jokowi mengaku pemerintah sudah mengeluarkan dana hingga Rp115 triliun untuk membantu BPJS kesehatan. Itu pun baru sampai 2018 dan belum termasuk iuran yang disubsidi pemerintah. Saat ini, pemerintah mensubsidi iuran untuk 37 juta jiwa masyarakat tidak mampu dan 17 juta anggota TNI/Polri.

Berdasarkan laporan terakhir yang diterima Presiden Jokowi, jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat sudah mencapai 222 juta jiwa, naik hampir dua kali lipat dari 133 juta jiwa pada 2014.

Dari jumlah itu, 96 juta adalah masyarakat tidak mampu sehingga tidak dipungut biaya, mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah.

Jumlah anggota Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang meningkat membuat keuangan BPJS Kesehatan menjadi defisit. Pada 2014, angka defisit tercatat Rp1,9 triliun dan menjadi Rp9,4 triliun pada 2015.

Tren defisit terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Pada 2016, angka defisit sempat turun menjadi Rp6,4 triliun berkat penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Namun, pada 2017, defisit naik tajam menjadi Rp13,8 triliun dan pada 2018 naik menjadi Rp19,5 triliun.

Sri Mulyani memperkirakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 mencapai Rp 32.8 triliun dari prediksi BPJS Kesehatan Rp28,9 triliun. Adapun defisit itu telah menguras uang pemerintah hingga Rp25,7 triliun dalam lima tahun terakhir.

Presiden Jokowi menyebut permasalahan defisit BPJS Kesehatan terletak pada institusi, bukan di rumah sakit.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kuntjoro Adi Purjanto menyebutkan, bahwa umah sakit memerlukan biaya operasional setiap hari. Jika piutang tidak lancar, lama-kelamaan rumah sakit akan kehabisan modal kerja.

Ia mengungkapkan sudah banyak rumah sakit yang menunda pembayaran jasa ke dokter dan pegawai karena keuangan tidak lancar. Karena itu PERSI berharap cashflow BPJS Kesehatan bisa semakin baik, terutama setelah ada penaikan iuran. (Tim Redaksi)

Komentar

News Feed