oleh

Tes Baca Al-qur’an Bagi Capres Sebuah Proses Kemunduran Demokrasi

indonesiakita.co – Adanya undangan tes membaca Al-quran bagi calon presiden oleh Dewan Ikatan Dai Aceh tentunya merupakan hal yang sangat positif, mengingat negara Indonesia memiliki mayoritas umat beragama Islam. Namun tentunya, banyak pihak yang lupa bahwa hal ini menjadi bagian yang seharusnya tidak menjadi patokan mutlak selayaknya uji kompetensi bagi seorang calon pemimpin, mengingat Indonesia memilik banyak suku, dan sejumlah agama yang terdaftar di Kementerian Agama.

Saya bukanlah pendukung salah satu capres-cawapres yang ada, namun saya coba menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang begitu semangatnya mengatakan bahwa “Kami melihat ini cara masyarakat Aceh untuk mengoreksi pemimpinnya yang mencoba menggunakan isu-isu agama,” kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center Jokowi-Ma’ruf, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 30 Desember 2018.

Apa yang diucapkan oleh Hasto betul-betul seperti berapi-api, bahwa kubu Prabowo Subianto betul-betul merupakan sebuah kelompok yang sering mengeluarkan isu agama. Tentunya jika ini terjadi, proses demokrasi di Indonesia akan mundur 1000 langkah.

Padahal, pada hakikatnya, niat tulus membangun sebuah negara adalah sebuah hal yang mutlak dimiliki oleh seorang calon pemimpin, apapun itu, siapapun dia dengan kompetensi yang ada.

Jika mengingat begitu banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) atas kasus korupsi, justru ini yang menjadi penyakit utama, dimana para kepala daeah telah disumpah dengan kitab suci Al-quran sebelum menjabat posisi tersebut.

Lalu, yang menjadi pertanyaan, setelah ia menjabat dan tertangkap, apakah ia (koruptor) tidak menodai agamanya, apakah ia tidak mengingkari ketentuan yang ditetapkan sang khalik?.

Meski memang, Hasto menambahkan, TKN menganggap tes membaca Al Quran ini tidak perlu dilakukan. Pasalnya, kata dia, pemimpin tidak diukur dari kepiawaian mengaji, melainkan dari ketakwaan terhadap Tuhan. Ia pun mengatakan bahwa TKN mengikuti persyaratan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018.

Namun, pernyataan yang dilontarkan oleh Hasto jelas sangat berharap penuh agar tes tersebut digelar, agar diketahui rakyat Indonesia.

Kita harus bisa melihat dengan kepala dingin, bahwa Indonesia dibangun oleh banyak suku dan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Bukankah seharusnya, Islam sendiri menjaga toleransi, dan membangun kehidupan dengan berbagaimacam ragam perbedaan yang ada?.

Saya memandang sosok Joko Widodo adalah presiden yang baik, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Namun, jika konsepsi keagamaan yang akan dibawa dalam persaingan merebut kekuasaan di Indonesia, ini adalah merupakan Pemilu terburuk yang terjadi di Indonesia. Karena mengingat banyaknya permasalahan agama juga yang terjadi tidak selesai, dan ini ada di era presiden Joko Widodo. Meski memang pada pemerintahan sebelumnya juga memiliki permasalahan yang sama, namun tak serumit saat ini.

Menurut hemat saya, Kubu Jokowi seharusnya dapat memberikan visi dan misi untuk membangun negara, meski juga mendapatkan hantaman atau gangguan dari sektor agama. Namun, jika artinya terbawa dalam konteks agama, artinya terjadi kelemahan dalam strukturan pemerintahan Jokowi.

Dengan mengedepankan konsepsi keagamaan, lalu masyarakat seperti melupakan sejenak sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia hingga menggurita. Ini seharusnya menjadi hal yang paling funfamental dalam membangun sebuah negara yang makmur.

Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah tidak boleh mantan penjahat kemudian bertobat lalu mencalonkan diri menjadi pemimpin. Dan kemudian, apakah yang memiliki penampilan baik kemudian menjadi pemimpin setelah itu mengecewakan rakyat karena apa yang dilakukannya (korupsi) justru merugikan orang banyak?.

Jelas, Indonesia saat ini sedang dirundung masalah yang menurut saya sangat memalukan, karena tidak ada sama sekali skill dan kemampuan untuk mempertontonkan visi dan misi untuk membangun, melainkan mencari kelemahan masing-masing pasangan agar rakyat dapat melihat bahwa seolah-olah siapa dia yang tidak dapat membaca Al-quran tidak dapat menjadi kepala daerah, ataupun kepala negara.

Pertanyaan saya, untuk Jokowi dan Prabowo.. Jika kalian bisa membaca (sekedar membaca) Al-qur’an, untuk apa, apakah itu sudah membuktikan keislaman anda berdua. Baca (iqra) pada dasarnya tidak hanya sekedar membaca, melainkan mengetahui makna, arti dari apa yang dibaca dalam setiap huruf pada Al-quran. Saya menyarankan agar tidak ada uji tes baca Al-quran dalam persaingan Pilpres 2019. Memalukan, dan membaca bukanlah membuktikan keislaman seseorang. (Muda Saleh/ Analis Sosial Universitas Bung Karno /UBK).

Komentar

News Feed