oleh

KSPI Tuntut Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

-Ekonomi-170 views

indonesiakita.co – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, bahwa saat ini maupun ke depan setelah Pilpres 2019, ketersediaan lapangan kerja adalah hal yang sangat serius. Ia meminta, kepada siapa pun presiden yang terpilih, maka penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan.

“Meskipun memberikan dukungan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, KSPI tetap menuntut ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dalam kontrak politik antara KSPI dan Prabowo Subianto yang tercantum dalam Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura),” ujarnya, dalam keterangan tertulis, hari ini.

Adapun di dalam point 5 Sepultura disebutkan mengenai penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini selaras dengan visi misi Prabowo – Sandi, untuk menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya dan menghentikan kebijakan outsourcing yang merugikan pekerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru.
 
“Jadi tidak benar jika kritik KSPI mengenai lapangan pekerjaan disampaikan KSPI karena Said Iqbal dan KSPI mendukung pasangan Prabowo – Sandi. “Siapapun presidennya, lapangan kerja menjadi hal yang penting,” tambahnya.
 
Selain itu, adanya terkait dengan kritiknya mengenai Pemerintah yang gagal menyediakan lapangan kerja, Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan yang mendasar.
 
Pertama, adalah terkait dengan definisibekerja. Menurut BPS, bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang, dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit dilakukan selama 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Menurut Said Iqbal, definisi bekerja seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana menurut UU Ketenagakerjaan, definisi pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam hal ini, bekerja pun ada ketentuannya, yakni 40 jam dalam seminggu dan mendapatkan upah sekurang-kurangnya upah minimum. Dengan demikian, definisi bekerja adalah 1 jam dalam seminggu tidak adil?. “Mendefinisikan pekerja seharusnya mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Bukan orang yang bekerja 1 jam dalam seminggu disebut sudah bekerja,” tambahnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam data KSPI, dalam rentang waktu 2015 – 2018 terjadi 4 kali gelombang PHK mencapai ratusan ribu (dalam bahasa lepas pernah disebut Said Iqbal jumlahnya hampir 1 juta orang, sebenarnya lebih tepat ratusan ribu orang, tetapi yang pasti bukan 74 ribu orang sebagaimana yang diklaim Kemenaker).

Atas dasar itu, bagaimana mungkin ketika terjadi PHK besar-besaran kemudian Pemerintah melalui Kemenaker menyatakan terjadi penyerapan tenaga kerja setiap tahun 2 jutaan orang. “Hal ini menurut serikat buruh tidak masuk akal,” tukasnya. (Fel)

Komentar

News Feed