oleh

Pencabutan Hak Politik, KPK: Koruptor Telah Menghianati Rakyat!

indonesiakita.co – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah memastikan bahwa wacana pencabutan hak politik bagi politisi yang tersandung kasus korupsi dilakukan agar mendapat efek jera bagi para koruptor. Langkah awal tindakan tersebut, lembaga antirasuah memutuskan mencabut hak politik terhadap Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola.

“Pencabutan hak politik ini penting, bahkan KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik‎,” ujarnya, saat dikonfirmasi pagi ini.

Selain itu, KPK menilai, bahwa wakil rakyat yang berasal dari partai politik telah mengkhianati kepercayaan rakyat jika terbukti melakukan korupsi. ‎”Karena itu berangkat dari pemahaman ketika yang dipilih oleh rakyat melakukan korupsi itu sama saja artinya mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat tersebut.‎ Sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu‎,” tegasnya.

Adapun dengan dicabutnya hak politik Zumi Zola dapat menjadi contoh bagi para kepala daerah dan poltikus. Dimana Zumi telah divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Meskipun putusan Zumi Zola lebih rendah dua tahun dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penunut umum‎, namun KPK mengapresiasi pencabutan hak politik terhadap Zumi Zola. ‎”Poin yang juga penting saya kira adalah selain jangka waktu pidana penjaranya tapi tentang pidana pencabutan hak politik,” tutupnya.

Sebagai informasi, Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi tersebut berasal dari Afif Firmansyah Rp34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp2,7 miliar, dan Arfan Rp3 miliar, US30 ribu, serta SGD100 ribu.

Menurut Hakim, gratifikasi itu digunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utangnya saat kampanye sebagai calon Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Hakim juga menyatakan bahwa Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp16,34 miliar. Uang Rp16,34 miliar tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Jambi tahun anggaran 2017-2018. (Leoman)

Komentar

News Feed