oleh

Jokowi Belum Sepenuhnya Memahami Bangsa Indonesia

indonesiakita.co – Presiden Joko Widodo terus disibukkan dengan berbagai hal jelang Pilpres 2019 mendatang. Tentunya ini menjadi ujian berat bagi orang nomor satu itu bagaimana menyelesaikan beragam masalah yang ada di Indonesia.

Adapun beberapa diantara masalah yang ada saat ini yakni, penembakan 31 warga sipil di Papua. Selain itu masalah ekonomi yang masih belum mencapai target, dimana asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar 5,4%.

Belum lagi sejumlah polemik yang berkaitan dengan agama, dengan adanya reaksi dari Habib Bahar bin Smith yang menyebutnya dengan istilah ‘banci’ pada ceramahnya beberapa waktu lalu, meski akhirnya Bahar sendiri diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri.

Pada konteks ini, saya melihat Jokowi mengalami kepanikan, karena berbagai polemik di berbagai arah tertuju kepadanya sebagai kepala negara. Dan terlihat Jokowi menggunakan power full untuk menyelesaikan masalah. Hal ini berbeda saat pertama saya melihat gaya Jokowi menyentuh pada tataran masyarakat atau bersentuhan langsung.

Sementara itu, terkait masalah yang terjadi di Papua, dengan adanya perayaan Papua Merdeka saja artinya masih ada sejumlah warga negera Indonesia yang betul-betul ingin melepas diri dari NKRI. Tentunya ada hal krusial dan fundamental yang ingin disampaikan oleh masyarakat setempat.

Meski Jokowi telah membangun sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Namun jika kasus pembunuhan itu terjadi, artinya bisa dipastikan bahwa bukan sekedar pembangunan infrastruktur yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

Saya melihat Jokowi belum sama sekali memahami serta mendalami masyarkat Indonesia sepenuhnya. Padahal ia sempat mendatangi Afghanistan pada awal Januari lalu, dimana Kabul saat itu sedang mendapat teror Bom.

Pertanyaannya adalah, jika ke Afghanistan saja berani, mengapa menghadapi rakyat sendiri takut?.

Selain itu, saya juga meyakini bahwa tak hanya masyarakat di Papua, yang merasakan hal yang sama, ingin disayang. Jokowi diibaratkan seorang ayah yang seharusnya mendengar cerita (anaknya) masyarkat pinggiran secara langsung.

Jika mendengar istilah ‘Beri Aku Kail, jangan beri aku ikannya,” saya melihat ini bertolak belakang dengan apa yang saat ini dilakukan Jokowi. Dimana Jokowi sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan tunai, salah satunya dengan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2019, selain itu pembagian sertifikat tanah.

Bahkan nilai PKH yang diterima masyarakat sebesar Rp1.890.000,00 tahun depan menjadi 2 kali lipat kurang lebih, dan kita tau bahwa 2019 adalah waktunya Pilpres. Ini sama saja dengan memberi ikan, lalu dimakan dan besok lapar kembali.

Selain itu, kabinet Jokowi juga beberapa kali melakukan blunder. Seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menko Ekonomi Darmin Nasution terkait 54 bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) bisa dikuasai pihak asing. Saya yakin di seluruh daerah merasakan ketakutan, padahal sejatinya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan mendisain Revolusi Industri 4.0. Artinya jika asing menguasai sejumlah bidang usaha tersebut dipastikan bangsa Indonesia hanya menjadi pekerja.

Membaca, memahami bangsa Indonesia memang cukup berat, namun jika semua diramu dengan konsep pemerintahan yang betul-betul merangkul masyarakat sebagai akarnya tentunya akan menjadi sebuah negara besar, berkembang dan maju ke depannya.

Ada beberapa hal yang menurut saya tidak ‘match’ seperti yang ditampilkan oleh pemerintah saat ini. Didukung ulama, namun jumlah aksi 212 ternyata lebih besar. Ekonomi baik-baik saja, namun nyatanya Menkeu Sri Mulyani sendiri dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dengan agenda pembahasan RAPBN 2019, di gedung parlemen menyatakan bahwa sepanjang 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,14% sampai 5,21%. Ini juga meleset.

Selain itu program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), jika saja kebijakan paket ekonomi ke-16 jadi, SDM indonesia hanya sebagai pekerja dan sulit mencapai target sebagai pengusaha, atau profesi di level atas.

Ada juga istilah ‘milenial’, padahal nyatanya wakil yang diambil Jokowi justru KH Ma’ruf Amin, yang sepertinya sulit memahami generasi milenial. Bahkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, nyatanya korupsi masih ada.

Cukup sedih rasanya melihat konflik, saling ejek hanya untuk memenangkan calon presiden, bahkan para kandidatnya juga saling ejek, dan ini budaya yang sangat buruk untuk dipertontonkan dan dilihat internasional.

Ada dua hal dalam studi kasus ini yang saya lihat, yakni ‘Jokowi belum memahami bangsa Indonesia, dan Jokowi salah memilih menteri kabinet’, dan ini sudah sulit untuk diperbaiki guna memenangkan pertarungan Pilpres 2019 mendatang. (Muda Saleh/ Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Komentar

News Feed