oleh

DPR Tanggapi Mafia Importir Bawang Putih

-Ekonomi-38 views

indonesiakita.co – Pemerintah didesak agar secara tegas memberikan hukuman yang maksimal terhadap importir bawang putih yang tidak melakukan kewajiban tanam 5 persen dari total kuota impornya. Dimana memang, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), menyebut pengusaha importir diwajibkan menanam lima persen bibit bawang putih di dalam negeri dari jumlah rencana impor yang akan diajukannya.

“Pemerintah harus tegas melakukan sanksi dan penindakan administratif,” tegas
Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga, di Jakarta, hari ini.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini tidak seluruh importir bawah putih yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag melaksanakan regulasi tersebut.

“Bagi importir hitam, atau abal-abal, yang tidak memenuhi kewajiban tanam harus dicoret dari daftar calon penerima RIPH pada kuota impor berikutnya. Tidak boleh lagi mengajukan RIPH,” tambah Viva.

Selain itu menurutnya, pemerintah khususnya Kementan ke depan harus jeli, teliti, dan cermat terhadap perusahaan-perusahaan baru yang mengajukan RIPH, meski nantinya importir nakal sudah dicoret. “Harus jeli, karena bisa jadi itu perusahaan kloning dari para importir hitam (nakal),” tutupnya. (Fel)

Komentar

News Feed