oleh

PPP Kembali Memanas, Kubu Romi Sebut Kelompok Djan Farid Ilegal dan Liar

indonesiakita.co – Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap agar kubu Djan Farid tidak perlu melakukan Mukernas PPP. Karena menurutnya secara hukum pihaknya lah yang dinyatakan sah oleh hukum.

Bahkan menurutnya, rencana Mukernas tersebut merupakan sebuah tindakan yang ilegal. “Bukan hanya ilegal, tetapi juga liar. Kami akan memperkarakannya secara pidana jika mereka melanjutkan,” tegasya, kemarin, di Jakarta.

Ia menjelaskan, bahwa PPP kubu Djan Faridz tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, baik secara hukum, kelembagaan, maupun sosial. Untuk itu, ia mengakui pihaknya siap dipidanakan kubu Djan Faridz, mengingat telah memalsukan stempel partai dan kop surat serta mengunakan lembaga partai secara tidak sah.

Adapun secara hukum menurutnya, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui kepengurusan yang sah di bawah Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani.

“Sekali lagi kami membuka diri mereka islah dan untuk itu kami menunggu mereka berkomunikasi sebagai pribadi-pribadi dengan kami, serta tidak membuat ulah lagi dengan berbagai kegiatan mengatasnamakan PPP. Tidak perlu menggunakan alasan ingin menyelematkan PPP dari ancaman tidak mencapai PT 4%. Apalagi masih mengklaim diri sebagai DPP PPP,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPP PPP kubu Djan Faridz, Ibnu Hajar Dewantara bersama Sekjen Sudarto memberikan keterangan terkait penyelenggaraan Mukernas, 15-16 November 2018. Mukernas PPP Muktamar Jakarta rencananya akan digelar, salah satu agenda utamanya adalah penyelamatan partai.

Langkah tersebut diambil, karena kubu Djan Farid mengaku hal itu dilakukan karena demi penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terancam gagal memenuhi parliamentery threshold ( jumlah minimal kursi masuk ke DPR), PPP kubu Djan Faridz bersiap islah dengan kubu Romahurmuziy.

“Kalau melihat hasil-hasil survei, PPP belum aman untuk bisa masuk ke DPR RI mendatang. PPP berpotensi gagal memenuhi parliamentary threshold 4 persen,” kata di Kantor DPP PPP, Jalan Talang, Jakarta, Senin (12/11). (Fel)

Komentar

News Feed