oleh

Untungkan Koruptor, Warga Sebut RKUHP Ngawur!

indonesiakita.co – Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terus menjadi sorotan publik. Hal ini dinilai hanya untuk kepentingan sekelompok golongan semata.

Sebagaimana diketahui, RKUHP selesai dibahas pada Minggu (15/9) malam lalu, dimana Draf RKUHP ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada 24 September mendatang.

Bahkan, salah tulisan salah seorang warga yang viral di sejumlah jejaring WhatsApp menyebutkan, revisu RKUHP adalah langkah yang ngawur.“DPR dan pemerintah dalam hitungan hari hendak mengesahkan aturan-aturan hukum pidana yang ngaco! Setelah mengesahkan revisi UU KPK, sekarang mereka hendak mengesahkan revisi RKUHP.

“Apa ngaruhnya sih buat gue?” Kalau kamu mikir gitu, cek dulu deh apakah kamu termasuk orang-orang ini. Karena di revisi KUHP, orang-orang ini dianggap “kriminal” ujar Tunggal Pawestri, dalam keterangannya.

Pawesti juga menjelaskan, bahwa masih absurd perihal makan. “Pengertian makar ini juga nggak jelas banget!. Dalam draft RKUHP. ‘Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut’ Apa maksudnya coba?,” tambahnya.

Ia juga mempertanyakan nasib para koruptor yang dalam revisi tersebut diuntungkan. “Para koruptorTerus kalau koruptor gimana? Di revisi KUHP hukuman untuk perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum buat koruptor dari tadinya hukuman penjara 4 tahun menjadi lebih ringan, yaitu penjara 2 tahun!,” sambungnya.

“Kok bisa sih mereka bikin undang-undang absurd gitu? Kalau mau kritik pemerintah dan DPR mending sekarang deh. Kalau udah disahkan, nanti kita bisa dipenjara!. Sekarang nih kita nggak bisa cuek-cuek lagi. Karena siapa aja bisa dipenjara. Saya, kamu, keluarga kita, temen-temen kita, gebetan kita. #SEMUABISAKENA,” tutupnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan tandatangani petisi di www.change.org/semuabisakena dan menyebarkannya do sosial media. “Dulu kita bisa gagalkan undang-undang yang bisa bikin pengkritik DPR dipenjara. Sekarang kita juga masih punya kesempatan untuk gagalkan revisi KUHP yang ngaco ini,” tukasnya.

Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Ahli hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, yang menyebutkan, bahwa hal tersebut merupakan sikap arogansi dari para politikus. “Itu sikap arogansi politikus, dia tidak menyadari eksistensi sebagai wakil rakyat yang mewakili dan punya kewajiban menyerap aspirasi masyarakatnya,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, kemarin.

Menurut Ficar, kondisi ini tak lepas dari keberadaan oligarki yang hanya peduli pada kepentingan kelompoknya. Mereka dinilai tak bersikap bijaksana dan tak mengakomodasi kebutuhan masyarakat. “Saat ini kita sedang mengalami krisis kepemimpinan yang negarawan pada semua level tingkatan,” tutup Ficar.

Sebagai informasi, Pawesti membeberkan sejumlah pasal yangada dalam RKUHP, yakni:

1. Korban perkosaan → bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan
2. Perempuan yang kerja dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan → kena denda Rp 1 juta
3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya → bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan
4. Pengamen → kena denda Rp 1 juta
5. Tukang parkir → kena denda Rp 1 juta
6. Gelandangan → kena denda Rp 1 juta
7. Disabilitas mental yang ditelantarkan → kena denda Rp 1 juta
8. Kalau kamu punya ayam, ayamnya main ke halaman tetangga dan matok tanaman —> didenda 10 juta
9. Jurnalis atau netizen → bakal dipenjara 3,5 tahun kalau mengkritik presiden
10. Kalau “dituduh” makar bunuh presiden → hukuman mati!. (Fel)

Komentar

News Feed