oleh

Tok!! Prediksi Rizal Ramli Tepat Soal Defisit BPJS Kesehatan Akibatkan Peserta Pindah Kelas

-Ekonomi-14.670 views

indonesiakita.co – Aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniadi mengaku belum mengetahui usulan mana yang akan diteken oleh presiden terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dimana memang, pada usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000 per bulan per orang.

Diketahui, untuk kelas 2 dan kelas 1 masing-masing diusulkan meningkat menjadi Rp 75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang. Selain itu, mengacu pada usulan Kementerian Keuangan, tarif JKN untuk peserta PBI dan kelas 3 sebesar Rp 42.000 per bulan per orang dan tarif JKN untuk peserta mandiri kelas 2 diusulkan sebesar Rp 110.000 per bulan per orang, lalu iuran JKN untuk kelas I diusulkan sebesar Rp 160.000.

Namun menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan diprediksi akan membuat banyak peserta pindah kelas. Hal ini karena pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN).

Ia mengatakan, akan ada peserta yang pindah ke kelas 2 dan kelas 3, bahkan pindah menjadi peserta PBI. “Itu tergantung elastisitasnya. Kami duga dari semua kelas, sekitar 30% itu akan turun kelas,” tutur Ocke, Kamis (12/9) lalu.

Kendati demikian menurutnya, BPJS Kesehatan tak mempersoalkan perpindahan kelas tersebut, karena selama kolektibilitas yang dijalankan masih baik, maka tak ada persoalan yang akan dialami.

“Kalau kemampuan bayarnya tepat kolektibilitasnya akan bagus. Ini lebih bagus dibandingkan dipaksakan di kelas 1 tapi kolektibiliatas macet. Lebih baik kan yang di bawah, bayar Rp 42.000, tetapi berkelanjutan. Itu lebih bagus,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, dalam keterangan tertulis BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengaku besaran iuran JKN saat ini tak sesuai dengan perhitungan aktuaria sehingga penyesuaian harus dilakukan. “Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi,” jelas Fahmi.

Semanatara itu sebelumnya, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjelaskan, indikasi persoalan BPJS terlihat dalam modal awal yang digunakan untuk membentuk BPJS tahun 2013 silam.

Berawal dari tahun 2011, ia bersama dengan serikat pekerja berjuang agar jaminan kesehatan bagi masyarakat dibuat pemerintah. Namun saat itu para pejabat Indonesia menolak BPJS dengan alasan tak memiliki anggaran.

“Setelah demo di DPR dan Istana waktu SBY presiden. Itu tahun 2013 (Dibentuk BPJS), tetapi pembiayaan awalnya atau modalnya itu dibikin pas-pasan sehingga tidak aneh pasti suatu waktu akan mengalami kesulitan finansial,” kata Rizal Ramli dalam acara Fakta TVOne, Senin (2/9/2019) lalu.

Soal lain yang mengindikasikan ketidakberesan BPJS adalah soal skema pembiayaan. Sejak awal, pembiayaan BPJS dilakukan denga skema iuran dari rakyat, pekerja, dan perusahaan. “Pada saat itulah pengusaha pada lobi-lobi supaya iuran perusahaannya kecil. Sudah iuran peserta kecil, ditambah iuran pengusaha kecil, tidak aneh bakal kesulitan keuangan, dan akibatnya apa?? rakyat kita semakin kesulitan menghadapi iuran ini!” tegasnya.

Tentunya, prediksi mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini benar saja. Satu tahun berjalan, banyak dokter, rumah sakit, hingga obat-obatan farmasi yang belum dibayar.

“Masalahanya ini setahun lebih enggak diurus, makin lama masalahnya makin besar. Tiba-tiba ada yang sok jagoan, panggil saja Tingkok. Emang bangsa Indonesia engga bisa beresin masalah dia sendiri?” tukas Rizal. (Fel)

Komentar

News Feed