oleh

Istana: Revisi UU KPK Sudah Diteken, Nanti Dijelaskan Presiden

-News-95 views

indonesiakita.co – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, bahwa presiden Jokowi telah meneken dan mengirim surat presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, Jokowi nantinya akan menjelaskan secara rinci terkait hal tersebut.

“Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti bapak presiden jelaskan detail seperti apa,” ujarnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa sampai saat ini Jokowi masih mempelajari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menurut Pratikno, pemerintah telah merevisi DIM Revisi UU KPK yang diterima dari DPR RI. “Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR,” sambungnya.

Adapun Jokowi sebelumnya mengatakan, ia akan tetap berkomitmen revisi undang-undang tersebut yang meliputi beberapa poin seperti dewan pengawas, penyadapan, hingga SP3 tidak membuat independensi KPK terganggu. “Saya melihat, saya ingin melihat dulu DIM-nya. Jangan sampai adanya pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Sehingga independesi dari KPK ini jadi terganggu,” tegas Jokowi.

Ia juga akan mempelajari DIM dan segera memutuskan sikapnya dan akan menyampaikannya ke publik. “Intinya ke sana tapi saya akan melihat dulu satu persatu akan kita pelajari, diputusin baru kita sampaikan. Kenapa ini ya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju ada yang tidak setuju” tutup Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyarankan agar Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru dibicarakan pada masa jabatan Anggota DPR RI periode 2019-2024. Sebab, kata Agus, masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 hanya tersisa kurang lebih 2 pekan.

Dengan waktu terbatas itu, menurut dia, sulit untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih baik jika tetap memaksakan revisi. “Hari ini ada usaha untuk melakukan revisi, dan kami tolak karena, bayangkan itu harus selesai 30 September 2019, biarkan DPR berikutnya yang membicarakannya, yang ini berakhir 30 September kalau tidak salah,” jelas Agus Rahardjo. (Fel)
 

Komentar

News Feed