oleh

Capim KPK Nyoman Wara Bantah Titipan Jokowi

-News-159 views

indonesiakita.co – Calon pimpinan KPK I Nyoman Wara mengamini ada gugatan oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim yang juga tersangka dalam kasus korupsi SKL BLBI di KPK. Ia menjelaskan, bahwa yang bersangkutan (Nursalim) telah diperiksa secara internal dan hasilnya pemeriksaan sudah sesuai standar.

Hal ini ia katakan, pada saat memberikan penjelasan kepada DPR terkait hasil pemeriksaan kerugian negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Komisi III menanyakan hal tersebut dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK karena Nyoman merupakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami yang bisa pastikan, kami berusaha bekerja sesuai standar pemeriksaan. Itu diukur kepatuhan kami standar pemeriksaan. Terhadap yang digugat Sjamsul, kami sudah periksa internal hasil tidak ada pelanggaran terhadap standar,” ujar Nyoman di Kompleks Parlemen, kemarin.

Nyoman mengungkapkan, ada juga pihak BPK negara lain yang membantu BPK Indonesia soal kualifikasi kualitas kelembagaan, yakni Polandia yang dibantu Estonia dan Norwegia telah memeriksa BPK Indonesia. Sebagai bagian dari pemeriksaan tahunan. “Hasil review BPK Polandia, pelaksanaan audit investigasi BPK memenuhi kualifikasi high quality investigative audit,” ungkpanya.

Selain itu, Nyoman juga menjelaskan terkait hal yang menjadi keberatan Sjamsul Nursalim. Sjamsul keberatan bahwa disebut ada kerugian negara dalam audit 2017, namun tidak disebutkan dalam audit 2006 dan 2002.

Ia juga membenarkan, bahwa terdapat perbedaan hasil, namun hal tersebut terjadi karena dengan alasan tujuan dan jenis audit berbeda. Sehingga prosedur dan bukti yang diperlukan berbeda pula. Nyoman mengatakan pula ada perbedaan cakupan audit.
Nyoman menyebut pada audit 2002 petani petambak yang menjadi masalah dalam kasus BLBI tidak turut masuk dalam cakupan. Namun, dalam laporan 2002, dia jelaskan BPK mencantumkan soal petani petambak ini harus dilakukan kemudian hari. Sehingga, audit tahun 2002 dan 2017 saling berhubungan. “Bukannya tidak nyambung, justru sangat nyambung audit 2017 dengan 2002. 2006 Audit kinerja, tidak ditujukan menghitung kerugian negara,” sambungnya.

Adapun menurutnya, pada audit tahun 2002 merupakan audit penyelesaian kewajiban pemegang saham. Pada 2002 tidak diaudit terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) yang jadi masalah. Sebab SKL itu baru keluar pada 2004. Sehingga pada audit 2002 tidak muncul kerugian negara.

“2002 Belum ada SKL, bagaimana bisa kita berkesimpulan 2002 ada kerugian seperti dihitung 2017 terhadap transaksi 2004. Jadi agak berbeda. Tentu akan menghasilkan perbedaan,” tegas Nyoman.

Sebagai informasi, Sjamsul Nursalim menggugat BPK dengan tergugat Nyoman Wara sebagai auditor ke PN Tangerang. Salah satu isi gugatannya, Sjamsul menilai laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam penghitungan kerugian negara atas kasus Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu juga, I Nyoman Wara, menegaskan bukan orang titipan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku mendaftar sendiri ke panitia seleksi untuk memimpin lembaga antirasuah. 

Nyoman mengklaim, telah memiliki banyak pengalaman membantu sejumlah lembaga, sehingga optimistis bisa banyak berkontribusi untuk KPK.  Baca Juga: I Nyoman Wara, Capim KPK yang Jadi Auditor Ulung di BPK Balas Kritik Capim Nawawi, KPK Klaim Banyak Selamatkan Aset Negara Capim Nawawi Pomolango Kirim Badai Kritik ke KPK. “Saya sudah biasa bantu KPK, polisi, kejaksaan, dan mungkin di KPK saya bisa lebih efektif membantu pemerintah dalam penindakan korupsi,” jelasnya.

Terkait isu titipan, Nyoman Wara juga ditanya oleh DPR mengenai revisi Undang-undang (RUU) KPK. Namun, dia memilih tidak menanggapi secara mendalam kisruh fenomena tersebut.  ‎”Mengenai setuju atau tidak setuju. Maka kewajiban selaku pimpinan adalah menjalankan tugas dan kewenangan UU KPK. Dikarenakan kewenangan revisi atau tidak revisi ada di DPR. Kalaupun ada usulan boleh-boleh saja,” tutupnya. (Waw)

Komentar

News Feed