oleh

Indonesia Dinilai Belum Siap Soal Mobil Listrik, Menhub Malah Ngotot Siapkan 100 Unit untuk Karyawan

indonesiakita.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, bahwa pembelian mobil listrik tersebut bertujuan guna menyukseskan pengembangan mobil listrik di Indonesia. Untuk itu, ia berencana melakukan pengadaan 100 mobil listrik untuk pejabat Kementerian Perhubungan.

“Pengadaan 100 mobil listrik untuk pejabat eselon II dan 1 termasuk buat saya seperti mobil pribadi, sedan, full mobil listrik,” kata Budi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (8/9/2019) kemarin.

Kendati demikian, Budi belum bisa merinci terkait anggaran atau merek mobil listrik yang akan digunakan, namun pengadaannya akan memakai metode leasing dan perbedaan ongkosnya diklaim tidak banyak dari mobil biasa.

Diakui Budi Karya, untuk pemakaian mobil listrik skala lebih luas/umum, masih banyak proses yang perlu dilakukan agar harga terjangkau, mulai dari segi fiskal, pengadaan tempat charging, ketersediaan mobil listrik, dan baterai. Budi Karya berkata perlu menjalankan seluruh proses itu secara simultan.

Sebelumnya, Bank Dunia (World Bank) telah merilis hasil risetnya yang berjudul ‘Global Economic Risks and Implications for Indonesia’ yang dipublikasi pada awal September 2019.

Laporan tersebut setidaknya menjelaskan, Indonesia bisa kesulitan menjadi eksportir mobil listrik ataupun turut menjadi bagian dari rantai pasok global ekspor manufaktur di industri mobil listrik karena beberapa hal:

Pertama, impor bahan baku untuk memproduksi barang ekspor terlalu mahal, memakan waktu dan diskresi non tarif yang terukur. Group Desktop300x250

Kedua, ekspor tidak kompetitif karena mayoritas input dikenakan tarif impor. Contohnya tarif 15% untuk ban, 10% untuk kabel igniters, serta tarif 15% untuk kumparan dan baut.

Ketiga, Indonesia tidak memiliki tenaga ahli yang cukup dalam bidang Production Engineer, Process Engineer, Desain Engineer, Production Planning, serta Inventory Control dan HR Manager.

Keempat, pembatasan Penanaman Modal Asing langsung atau Foreign Direct Invesment (FDI) karena aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang membuat biaya logistik menjadi lebih tinggi dan kelistrikan lebih mahal dan masih belum bisa diandalkan ketimbang negara tetangga.

Peta jalan Indonesia menuju era mobil listrik juga menjadi perhatian peneliti lokal. Jangankan untuk menjadi pemain global, untuk penggunaan optimal mobil listrik di dalam negeri saja masih banyak PR yang mesti diselesaikan.

Soal energi listrik yang disebut dalam laporan Bank Dunia, juga sempat disinggunh oleh Director Strategic and Technology Enginering Development Institut Otomotif Indonesia (IOI), Eko Rudianto.

Melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/08/2019) lalu, Eko mempertanyakan kesiapan regulasi soal energi listrik untuk mobil listrik di Indonesia.

“Bagaimana PP Energi Listriknya? Listrik sekarang, secara kuantitas dan kualitas tidak bisa untuk mobil listrik, PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) menghasilkan emisi udara,” kata Eko. (Fel)

Komentar

News Feed