oleh

UU KPK Perlu Direvisi, Ini Alasan Fahri Hamzah

indonesiakita.co – Polemik revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Masih terus menyita perhatian publik. Namun demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar banyak pihak memahami maksud dan tujuan revisi tersebut.

Ia menjelaskan, bahwa sebuah lembaga harus memiliki kekuatan yang sama. Maka, lanjutnya, jika ada lembaga yang terlalu kuat harus dilemahkan. “Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, penting dilakukan revisi tersebut karena sekadar menjaga keseimbangan. “Sekarang kalau ada amandemen UU KPK dan sebagian kewenangannya dirampas itu enggak ada masalah,” sambungnya.

Adapun mengenai revisi UU KPK menurutnya sama seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merampas kewenangan presiden. Karena itu, dia menilai tidak akan ada masalah dari revisi UU KPK.

“Dulu waktu kita amandemen UUD 45 sampai empat kali, pikirannya dan tujuannya untuk melemahkan presiden. Dalam amandemen UUD 45 itu kekuasaan presiden dirampas. Tapi setahu saya engga ada perampasan hak, hanya pengawasan dan menghindarkan KPK dari kesalahan,” pungkasnya. (Waw)

Komentar

News Feed