oleh

Adhie Massardi: Jangan Sampai MPR Terkesan Melampaui Kewenangan Tuhan

indonesiakita.co – Melihat situasi sosial, politik dan ekonomi di luar dan dalam negeri yang mulai kehilangan kontrol, memberi gambaran kepada kita bahwa tantangan pemerintah Indonesia ke depan akan semakin berat dan kompleks. Padahal bila pemerintah gagal mengantisipasi situasi, dampaknya akan dirasakan langsung rakyat.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum Perkumpulan SwingVoters Indonesia Adhie M Massardi meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR + DPD) produk pemilu 2019 untuk mengambil langkah strategis-politis sebelum melantik Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 yang akan mengendalikan roda pemerintahan dalam situasi yang rumit dan kompleks itu.

Langkah strategis-politis itu, menurut  jubir presiden era Gus Dur ini, mengangkat status Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan ketetapan (Tap) MPR sehingga derajatnya sama dengan DPA (Dewan Petimbangan Agung) yang dulu ada dalam Konstitusi UUD 1945 (Pasal 16) sebelum dilikuidasi melalui amandemen 2002.

“Dengan demikian MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat Ketua Wantimpres merangkap formatur keanggotaannya, untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya, dalam keterangan pers, hari ini.

Dengan demikian menurutnya, MPR tidak terkesan melampoi kewenangan Tuhan. Karena dalam Kitab Suci dijelaskan bahwa Tuhan YME tidak akan membebani hambaNya melebihi batas kemampuannya. Dalam Al Qur’an itu tersirat dan tersurat pada Al Baqarah ayat 286 (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…)

Menurut Adhie, meringankan beban presiden dengan melaksanakan wacana kembali membuat GBHN (Garis Besar Haluan Negara) sebagai panduan pemerintah, selain perlu waktu panjang dan tim perumus yang diisi para ahli, secara politik sulit dilaksankan mengingat presiden dipilih langsung, sederajat dengan DPR dan DPD (MPR).

Hasil Pilpres Potret Tantangan ke Depan

Hasil pilpres 2019 yang diumumkan KPU, betapapun kontrovesialnya, tetap bisa kita terjemahkan sebagai potret tantangan di dalam negeri bagi (petahana) Presiden Joko Widodo ke depan.

Kekalahan Joko Widodo sebagai (Presiden) petahana yang cukup telak di 13 provinsi, 11 di antaranya provinsi di luar Jawa (pusat kekuasaan), menjelaskan kepada kita bahwa ada ketidakpuasaan daerah terhadap gaya pemerintahan pusat (Joko Widodo) selama ini.

Geliat kemarahan warga Papua di antero bumi Cendrawasih yang dipicu persoalan rasisme (di Surabaya) yang sebetulnya terlalu kecil bila diukur dengan skala meluasnya reaksi, apalagi dalam pilpres lalu provinsi ini menurut KPU dimenangi petahana lebih dari 90%, merupakan alarm politik yang kelasnya waspada tingkat satu.

Mudah dibayangkan, bila daerah yang dimenangi secara telak oleh petahana saja reaksinya begitu rupa — memuncak hingga melahirkan keinginan untuk merdeka — bagaimana pula reaksi masyarakat di daerah-daerah yang petahana (Joko Widodo) kalah telak dalam pilres 2019, bila mereka dikecewakan pemerintah Pusat?

Padahal kita semua sudah sangat paham, secara obyektif pertumbuhan ekonomi nasional sulit digenjot hingga di atas batas minimal 5%. Sementara bayangan hitam krisis ekonomi dunia sudah sampai depan pintu negera-negara maju di dunia, yang diharapkan bisa membantu di saat sulit, seperti mereka lakukan ketika terjadi krismon 1997.

Tiongkok Obat Semua Penyakit

Kecemasan kebanyakan masyakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang kemudian memilih “tidak memilih petahana” karena melihat gejala pemerintahan Joko Widodo menjadikan (negara) Tiongkok sebagai obat mujarab untuk segala jenis penyakit.

Polusi udara di Ibukota, solusinya impor mobil listrik dari Tiongkok. Krisis BPJS (akibat miskelola) solusinya Tiongkok. Tiket pesawat mahal, solusinya panggil maskapai Tiongkok. Bikin (rencana pindah) ibukota baru, Tiongkok  pula yang membangun. Produsen baja Krakatau Steel bermasalah, jawabannya Tiongkok, dst.

Dengan posisi Wantimpres yang derajatnya sudah dinaikkan, yang berisi para ahli pemerintahan dan persoalan bangsa yang dipercaya MPR, niscaya akan menghindarkan negeri ini dari menempatkan Tiongkok sebagai “panasea”, obat semua penyakit, dan AS sebagai tameng krisis politik nasional.

Persoalannya, siapa yang paling layak memimpin Wantimpres?

Kriterianya, tentu saja, bukan hanya tokoh yang secara politik dihormati oleh Presiden dan dipercaya MPR, tapi juga mendapat kepercayaan (politik) dari masyarakat di daerah-daerah luar Jawa.

“Untuk posisi ini, saya belum menemukan kandidat lain yang lebih pas dan lebih baik dari Prabowo Subianto,” ujar Adhie Massardi.

Alasannya, kemenangan Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno di 11 provinsi luar Jawa (serta Banten dan Jawa Barat) adalah kemenangan gagasan kebangsaan (rancangan ekonomi, sosial, politik) yang dipercaya para pemilihnya akan dilaksanakan karena di belakangnya ada sejumlah tokoh yang mampu merealisasikannya.

Sedangkan keberhasilan petahana mempertahankan kekuasaan lebih merupakan kemenangan tim sukses (instrumen pengumpulnya suara yang multi-disiplin dan multi-profesi).

“Jadi dengan figur Ketua Wantimpres yang dihormati di daerah-daerah, juga memiliki tim ahli dalam pemerintahan, insya Allah gejolak di dalam negeri bisa teratasi, dan kedaulatan bangsa ini akan tegak karena sanggup mengatasi masalahnya sendiri. Tidak sedikit-sedikit Tiongkok, atau Amerika Serikat,” pungkas Adhi

Komentar

News Feed