oleh

Indonesia Krisis Regulasi

-Opini-169 views

indonesiakita.co – Polemik mantan terpidana koruptor kembali mendaftar pada Pileg 2019 mendatang tentunya masih menjadi perbincangan banyak pihak. Terlebih, hal ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan memperbolehkannya kembali untuk maju sebagai anggota dewan.

Unik rasanya, meski akhirnya MA membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (caleg).

Dimana memang, MA telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Adapun pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

Entah apa yang harus saya sampaikan dengan kondisi ini, sehingga kok bisa-bisanya mantan koruptor kembali harus dipercaya rakyat mewakilinya di parlemen. Padahal, dalam setahun terakhir, terbilang kasus korupsi tak kurang-kurang terjadi di seluruh media, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap para pelaku, baik anggota DPR, DPRD, hingga kepala daerah.

Yang pertama, masyarakat kita telah dipertontonan para anggota legislatif yang terbilang tak sedikit menggunakan rompi orange di KPK, begitu juga kepala daerah dengan kondisi yang sama.

Inikan merujuk pada cara pandang masyarakat yang semakin dibuat bingung dengan kondisi yang ada. Saya pribadi cukup kasihan, sat ini rakyat dihadapkan pada keadaan dimana masalah politik yang kian memanas, kasus korupsi yang tak kunjung henti, serta permasalahan ekonomi, dimana nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan deras dari dolar Amerika Serikat (AS) yang tentunya memperngaruhi kondisi ekonomi negara.

Saya meyakini, daftar pemilih pada Pemilu maupun Pileg mendatang akan mengalami kemerosotan yang sangat drastis, karena apa, anda bisa bayangkan mantan koruptor yang jelas telah merugikan negara tiba-tiba fotonya hadir dipajang dimana-mana dan berharap dipilih kembali untuk mewakili rakyat. Dan ini sangat mustahil bagaimana rakyat kembali mempercayainya.

Sel atau tahanan sudah jelas terlihat, bukan merupakan sebuah tempat yang menakutkan lagi. Terlebih kamar tidur pada donjuan koruptor tersebut terlihat bagus-bagus dan mewah. Jadi, apa yang membuat mereka takut kalau tetap menjalankan aksi korupsi tersebut.

Meski pada dasarnya, saat ini sejumlah parpol ramai-ramai menjelaskan, tak akan mencalonkan kembali mantan koruptor pada Pileg mendatang, tapi siapa yang bisa menjaminnya?. Ini sangat membingungkan, dan saya meyakini masyarakat akan kebingungan dengan banyaknya informasi di media yang bobot beritanya cukup meniyta perhatian, sehingga ada kemungkinan meleset cara pandang bahwa si A adalah mantan koruptor, jika memang akhirnya dipindahkan lokasi daftar pemilihannya.

Jika si A, melakukan korupsi dan sebelumnya berada di daerah pemilihan Jawa, dan pada Pileg mendatang dilempar ke Pulau Kalimantan, apakah tentunya masyarakat sadar bahwa yang bersangkutan adalah mantan koruptor. Sejauhmana warga pinggir daerah sana menggunakan serta mengenal kandidat melalui internet. Karena hal ini juga harus dipertimbangkan.

Indonesia saat ini menurut saya sedang mengalami krisis regulasi. Dimana aturan-aturan yang dilakukan saat ini cukup membingungkan masyarakat. Karena tak hanya terdapat pada sektor politik saja, melainkan sektor impor.

Dimana pada laman kompas.com (03/04/2018), bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan selama periode tahun 2015 hingga semester I 2017. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan setidaknya 9 kesalahan dalam impor pangan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017 yang dilaporkan kepada DPR RI pada hari ini, Selasa (3/4/2018), BPK menyatakan, tujuan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan adalah untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). 

BPK juga memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas pelaksanaan rapat terbatas, penetapan alokasi impor, penerbitan perizinan impor, pelaporan realisasi impor, serta monitoring dan evaluasi impor untuk komoditas pangan. Adapun komoditas yang dimaksud adalah gula, beras, sapi dan daging sapi, kedelai, serta garam.

Adapun obyek pemeriksaan adalah Kementerian Perdagangan RI (Kemendag). Berikut ini adalah temuan pemeriksaan yang dilaporkan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan.

Pertama, izin impor beras 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Selain itu, importasi ini juga melampaui batas berlaku dan bernomor ganda.

Kedua, impor beras kukus sebesar 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86.567,01 ton serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan. Keempat, Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir.

Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Keenam, persetujuan impor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi.

Ketujuh, PI gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Kedelapan, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekortidak melalui rapat koordinasi.

Terakhir, penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.000 ton dan realisasi sebanyak 19.012,91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementan.

BPK menyimpulkan, SPI Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika masyarakat kita melek dan paham akan hal ini, (inipun jika masyarakat di daerah mengertinya) tentunya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis regulasi. Dimana aturan yang ada terlihat tergesa-gesa, tanpa pertimbangan matang, dan kurang berpihak tentunya kepada masyarkar dan memang terlihat bukan untuk masyarakat. (Muda Saleh/Pemerhati Sosial Universitas Bung Karno)

Komentar

News Feed