oleh

Main Suap, Jaksa Solo dan Yogyakarta Jadi Tersangka

-News-118 views

indonesiakita.co – Dua orang Jaksa dan seorang pengusaha swasta akhirnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya ditangkap KPK di dua lokasi di Jawa Tengah.

Adapun ketiganya adalah Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta, Eka Safitra (ESF); dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL), serta Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri (Mataram), Gabriella Yuan Ana (GYA).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, didampingi Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Alex menjelaskan, bahwa ketiganya juga diduga melakukan praktik suap terkait lelang proyek pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta, dimana proyek infrastruktur bernilai Rp10,89 miliar itu dikawal oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari Yogyakarta. Salah satu anggota TP4D ini adalah Eka Safitra.

Eka dinilai memiliki kenalan antara sesama jaksa, yakni Satriawan Sulaksono yang merupakan Jaksa di Kejari Surakarta yang juga mengenalkan Eka kepada Dirut Mataram, Gabriella Yuan Ana, pihak yang mengikuti lelang proyek tersebut.

Kemudian Eka bersama Gabriella dan pihak-pihak PT Mataram membahas langkah pemenangan lelang. Di antaranya dengan menentukan besaran harga perkiraan sendiri (HPS), maupun harga penawaran yang disesuaikan spesifikasi yang dimiliki PT Mataram. “Selain itu ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang,” sambung Alex.

Selain itu, Eka selaku tim TP4D juga mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air PUKP Yogyakarta, Aki Lukman Nor Hakim menyusun dokumen lelang dengan memasukan syarat harus adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan Tenaga Ahli K3.

“ESF mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYA bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang,” sambungnya.

Diketahui, pada 29 Mei 2019 akhirnya perusahaan Gabriella yang menggunakan bendera PT Widoro Kandang (PT WK) diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar. “Diduga komitmen fee yang sudah disepakati adalah 5 persen dari nilai proyek,” tutup Alexander.

Setidaknya, ada tiga kali realisasi pemberian uang untuk Eka. Pertama sebesar Rp10 juta pada 16 April 2019, kemudian Rp100,870 juta pada 15 Juni 2019 dan Rp110,870 juta 19 Agustus 2019. “Sisa fee 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019,” imbuh Alexander.
KPK kemudian mengamankan uang Rp110,870 juta saat OTT sebagai barang bukti yang diduga merupakan penerimaan ke-3 dalam perkara itu. (Waw)

Komentar

News Feed