oleh

Pakar Hukum Sesalkan Kecerobohan KPK Soal Lepasnya Syafruddin Arsyad

-Headline, News-333 views

indonesiakita.co – Guru Besar Emiritus Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa lepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dari jerat hukuman, dikarenakan kecerobohan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI).

Romli mengatakan, bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) membebaskan SAT merupakan kejutan bagi KPK. “Kecerobohan KPK sejak proses penyelidikan dan penyidikan berbuah putusan lepasnya SAT dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi,” tegasnya.

Ia juga menilai bahwa berbagai argumentasi hukum yang disampaikan KPK dan beberapa ahli hanya didasarkan pada semangat anti korupsi, tanpa mempertimbangkan dengan hati-hati fakta yang ada terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh SAT, merupakan kecerobohan semata.

Adapun menurutnya, kekuatan hukum terletak pada fakta bukan pada opini ataupun semangat menghukum semata-mata. Sekalipun korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan tindakan luar biasa dan wewenang yang luar biasa, dibalik itu semua, memerlukan bukti-bukti kuat secara prosedural.

“Hukum tidak dapat ditegakkan dengan ‘mata tertutup’ seperti lambang dewi keadilan, yang terlanjur dibenarkan,”sambungnya.

Ia menambahkan, bahwa penanganan kasus kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), khususnya kepada Bank Dagang NasionaI Indonesia (BDNI)/Sjamsul Nursalim (SN), yang pernah ditangani kejaksaan tapi telah dihentikan dengan alasan masalah ini bukan perkara pidana.

Sementara, KPK melanjutkan perkara BLBI BDNI dengan menetapkan SAT selaku mantan kepala BPPN sebagai tersangka/terdakwa karena mengeluarkan SKL yang diduga menimbulkan kerugian negara dan menguntungkan SN.

Namun demikian, Romli mempertanyakan bagaimana lembaga antirasuah itu ‘mengambil alih’ kasus tersebut dari kejaksaan. “Karena baik subjek maupun objek kasusnya adalah identik, terlepas dari tempus delictienya..? Apakah KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi sesuai aturan Pasal 6 UU KPK? Sayangnya, sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan dari KPK,” tukasnya.

Sebagai informasi, MA mengabulkan permohonan kasasi SAT. “Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018,” ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7) lalu. (Fel)

Komentar

News Feed