oleh

Rombak Pejabat Eselon, Cara Enggar Melawan Jokowi?

indonesiakita.co – Menteri Perdagangan Enggar melantik tujuh pejabat eselon I. Padahal diketahui, presiden Joko Widodo meminta agar para menterinya tidak melakukan perombakan dalam struktural pejabat eselon.

Hal ini juga sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. “Para menteri diimbau dan diminta untuk tidak mengganti jabatan atau posisi tertentu,” beberapa waktu lalu.

Dimana salah satu isu yang berhembus, pejabat yang dilantik adalah Oke Nurwan, menjadi Sekretaris Jenderal. Oke sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri.

Enggar mengatakan, perombakan tersebut bertujuan memperbaiki siste kerja. “Susunan baru Pejabat Eselon I ini diharapkan dapat memimpin kinerja Kemendag lebih baik lagi dalam memenuhi mandat Presiden,” kata Enggar dalam siaran pers, Selasa (6/8) kemarin.

Selain itu, pejabat lain yang diubah jabatannya ialah Suhanto. Sebelumnya, ia menjabat Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Kemarin, ia dilantik menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Adapun kemudian, Enggar juga melantik Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dari sebelumnya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sedangkan posisi Wisnu terdahulu diisi oleh Tjahya Widayanti. Selain itu, Enggar mengangkat Dody Edward sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Ia juga mengukuhkan Arlinda menjadi Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional. Lalu, Karyanto Suprih menjabat Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

Politisi Nasdem tersebut mengaku yakin bahwa formulasi pejabat eselon I baru tersebut dapat memenuhi kebutuhan Kemendag dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pemangku jabatan di posisi ini, menurutnya harus berani mengambil risiko dalam membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Sebagaimana diketahui, alasan pemerintahan melarang adanya perombakan kareba memang sudah masuk momen kritis dalam waktu tiga bulan terakhir. Maka, para menteri tak boleh mengganti pejabat supaya mereka tidak memiliki beban sebelum transisi pemerintahan. Larangan presiden tersebut berlaku untuk semua menteri berikut pejabat eselon I dan direksi Badan usaha Milik Negara (BUMN). Para menteri dalam kabinet kerja diminta menyelesaikan persoalan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. “Itu sudah perintah presiden, jangan artikan yang lain lagi,” tegas Moeldoko. (Waw)

Komentar

News Feed