oleh

KPK Tak Perlu Izin Terkait RUU Penyadapan

indonesiakita.co – Penyelesaian Rancangan Undang-undang (RUU) tentang penyadapan ditargetkan rampung pada awal Juli. Kemudian, setelah rampung akan diparipurnakan di Gedung DPR.

“Awal bulan depan itu proses penyusunannya sudah selesai dan Baleg akan mengambil keputusan, kemudian itu baru menjadi usulan inisiatif untuk diparipurnakan,” ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, di GEdung DPR, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa salah satu hal yang diatur dalam rancangan regulasi tersebut ialah mewajibkan semua institusi hukum, kecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meminta izin ke pengadilan lewat Kejaksaan Agung lebih dahulu sebelum melakukan penyadapan. “Jadi.. penyadapan yang berkaitan dengan kewenangan KPK itu tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan,” sambungnya.

Adapun selain itu menurutnya, Komisi III DPR menargetkan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selesai sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 berakhir. “Sebagai gambaran semua, teman-teman di Komisi III berkeinginan supaya dalam akhir periode ini KUHP akan selesai, itu yang saya dengar,” jelasnya.

Dimana memang, sebelumnya, Baleg DPR sudah meminta masukan dari KPK perihal isi draf RUU Penyadapan ini, pada Desember 2018. Saat itu, pandangan yang masih berbeda antara kedua institusi salah satunya adalah soal penghancuran alat bukti penyadapan.

DPR menginginkan hasil penyadapan dihancurkan dalam waktu 2 tahun, sementara KPK ingin itu terjadi saat kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Diketahui, RUU Penyadapan menjadi salah satu dari 55 RUU yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2019.

Penyusunan RUU Penyadapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil uji materi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diajukan oleh eks Ketua DPR Setya Novanto. (waw)

Komentar

News Feed