oleh

Gara-gara Istri Nyaleg, Sekretaris KPU Lahat Disidang DKPP

indonesiakita.co – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Raswan Ansori. Hal ini dilakukan karena istri dari Raswan mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019.

Adapun sidang ini merupakan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 111-PKE-DKPP/V/2019. “Padahal teradu merupakan suami dari calon legislatif di Dapil Lahat 3 nomor urut 3 Partai Demokrat,” ujar pelapor, yakni bernama Nico Fransisco, di Polda Sumsel kemarin.

Sidang pemeriksaan dilakukan melalui konferensi video, dimana Raswan tidak pernah menyatakan secara terbuka apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta pemilu, dan atau tim kampanye.

Nico menuding Raswan tidak bertindak netral sebagai penyelenggara pemilu. Contohnya, Raswan mendatangi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memenangkan istrinya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan mantan Ketua KPU Lahat Samsurizal yang bersaksi dalam persidangan, Raswan juga pernah menitipkan alat peraga kampanye (APK) milik istrinya saat diselenggarakannya kegiatan KPU Lahat.

“Teradu memang pernah menitipkan alat peraga kampanye saat kegiatan KPU Kabupaten Lahat. Tapi saya lupa kapan persisnya,” jelas Samsurizal, yang menjadi Ketua KPU Lahat periode 2014-2019 ini.

Di satu sisi, Raswan membantah dirinya meminta bantuan kepada KPPS dan PPK untuk memenangkan istrinya. Ia pun mempertanyakan keterangan Samsurizal sebagai saksi karena tidak disertai dengan informasi yang rinci.

“Saya tidak pernah meminta bantuan KPPS dan PPK untuk memenangkan istri saya. Pernyataan saksi pun tidak disebutkan kapan dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi,” ujarnya.

Ia mengaku, alasan dirinya tidak mengumumkan secara terbuka mengenai pencalonan istrinya tersebut, Raswan berujar, dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara pemilu memang terdapat ketentuan yang mewajibkan para penyelenggara Pemilu mengumumkan secara terbuka apabila ada kerabat atau keluarganya yang menjadi peserta Pemilu.

“Namun definisi keluarga dalam UU tersebut rancu. Berdasarkan KBBI, definisi keluarga adalah memiliki hubungan darah. Sementara saya tidak ada hubungan darah dengan istri saya,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, sidang ini diketuai anggota DKPP Rahmat Bagja dengan anggota yaitu Anisatul Mardiah dari unsur masyarakat, Amrah Muslimin dari unsur KPU, dan Junaidi dari unsur Bawaslu. Selain sebagai anggota DKPP, Rahmat Bagja juga dikenal sebagai Anggota Bawaslu RI. (Waw)

Komentar

News Feed