oleh

Wiranto ‘Gerah’ Didesak YLBHI Cabut Tim Asisten Hukum

indonesiakita.co – Desakan yang dilakukan oleh YLBHI-LBH kepada presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan mencabut kebijakan Menko Polhukam Woranto soal tim asisten hukum kian memanas. Kini Wiranto angkat bicara, ia mengatakan bahwa pembentukan tersebut berdasarkan niat baik.

“Sudah dilaksanakan, mengapa kini masih dipersoalkan?,” ujarnya di Kantor Menko Polhukam, hari ini.

Sebelumnya memang, Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan keputusan tersebut cacat hukum dan banyak merugikan banyak pihak. “Karena keputusan Kemenko Polhukam cacat hukum, inkonstitusional, melawan hukum dan melanggar prinsip demokrasi serta HAM,” ujar Asfinawati, di gedung YLBHI, Jakarta, kemarin.

Namun demikian, Wiranto enggan mempersoalkan hal tersebut lebih jauh. Ia menilai hal tersebut sebagai hak dari YLBHI-LBH Jakarta. “Biarlah tidak ada masalah. Kan tentu ada proses komunikasi, silakan saja hak,” ujarnya.

Diketahui, dalam Keputusan Menkopolhukam Nomor 38//2019, Tim Asistensi Hukum memiliki tiga tugas. Pertama, melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilu serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum.

Kedua, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kajian hukum sebagaimana tugas pertama sesuai kewenangannya. Ketiga, menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Asistensi kepada Menkopolhukam selaku Ketua Pengarah. (Fel)

Komentar

News Feed