oleh

Pejabat BUMN Ikut Kontes Politik, Rizal Ramli: Malu Dong!

indonesiakita.co – Ekonom senior Rizal Ramli berharap agar siapapun sosoknya, ketika hendak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam jabatan strategis agar melepas jabatan terdahulunya, misalnya saja komisaris. Ia mengakui bahwa dirinya beberapa kali menjadi komisaris di sejumlah perusahaan pelat merah.

“Saya bukan sekali saja menjadi komisaris, saya pernah di PT Semen Gresik, BNI, saya juga pernah di Bulog, dan beberapa perusahaan lainnya. Tapi, ketika saya diminta untuk menjadi menteri.. saya lepas jabatan tersebut (komisaris),” ujar Rizal kepada indonesiakita.co, hari ini.

Adapun menurutnya, tidak etis, jika seseorang masih menjabat sebagai komisarais kemudian mencalonkan diri menjadi kandidat untuk jabatan strategis di dalam pemerintahan. “Ini soal etika, dan memang tidak pantas… malu dong,”sambung Rizal.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini juga menegaskan, bahwa saat ia menjadi komisaris, dirinya kerap kali menyindir kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggapnya dapat merugikan masyarakat. “Saya itu, di dalam… di luar pemerintahan, jika apapun kebijakannya dapat merugikan rakyat, ya saya kritik.. jangan lalu ketika kita duduk di posisi jabatan strategis kemudian kita menjadi lemah, seharusnya kita juga bisa mengkritik jika memang betul ada kesalahan,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini posisi cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin di dua bank milik BUMN terus menuai reaksi. Selain itu, Maruf juga dinilai telah melanggar aturan ketika diketahui, ia masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 2 anak perusahaan BUMN yaitu BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Selain itu, Tim Hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan dengan menyelipkan masalah status Ma’ruf Amin di dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di mahakamah Konstitusi (MK).

Kubu 02 menganggap, bahwa status jabatan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah adalah melanggar UU Pemilu yang jelas-jelas melarang pimpinan BUMN menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya, calon harus mundur sebagai pejabat BUMN saat menjadi calon.

Sesuai UU BUMN bahwa anak perusahaan BUMN benar bukan BUMN tapi bukan hanya pejabat induk perusahaan BUMN yang termasuk kategori pejabat BUMN. Sesuai dengan pelaksanaan UU Tipokor dan UU pemilu bahwa yang dimaksud pejabat BUMN adalah Komisaris/Dewas BUMN, Komisaris/Dewas anak perushaan BUMN, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi BUMN. Sesuai dengan UU Pemilu bahwa pejabat BUMN dilarang menjadi calon Presiden dan/atau calon wakil presiden. (Fel)

Komentar

News Feed