oleh

YLBHI: Keputusan Wiranto Cacat Hukum!

indonesiakita.co – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi dan memerintahkan pencabutan Keputusan Menko Polhukam Wiranto No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum dinilai cacat hukum. Hal ini diungkapkan oleh Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang juga menilai bahwa hal tersebut merupakan sikap melawan hukum.

“Karena keputusan Kemenko Polhukam cacat hukum, inkonstitusional, melawan hukum dan melanggar prinsip demokrasi serta HAM,” ujarnya, di gedung YLBHI, Jakarta, kemarin.

Ia juga meminta kepada Jokowi untuk mengevaluasi Wiranto sebagai Menko Polhukam. Selain itu juga menurutnya, banyak sejumlah menteri di era Jokowi yang mengeluarkan kebijakan yang cenderung inkonstitusional dan melanggar HAM.

“Kami  juga mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk menindak tegas menteri-menterinya yang menerbitkan kebijakan yang melawan hukum dan hak asasi manusia serta mengancam demokrasi,” tegasnya.



Adapun YLBHI dan LBH Jakarta menurutnya, akan mengambil Iangkah hukum bila desakan yang disampaikan secara administrasi ini diabaikan oleh Wiranto dan Jokowi.

“Dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jika upaya administratif yang ditempuh sebagai bentuk peringatan kepada Pemerintah khususnya Kemenkopolhukam dan Presiden Kepala Pemerintahan, untuk membatalkan keberadaan tim asistensi tersebut tidak dihiraukan,” tukasnya. (Fel)

Komentar

News Feed