oleh

Konflik Partai Demokrat Kian Keras, Kader Daerah Lempar Suara Soal KLB

-Politik-10.189 views

indonesiakita.co – Polemik Kongres Luar Biasa di tubuh Partai Demokrat terus memanas. Kini kritikan panas dilontarkan oleh kader berlambang Mercy itu dari daerah terhadap Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang digawangi oleh Max Sopacua.

Menurutnya, GMPPD yang digawangi oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua bersama sejumlah kader senior lain tersebut bukan organisasi resmi Demokrat.

“GMPDD tidak berhak mendorong kongres. Kami para DPC seluruh Sulut mendesak ketua umum menindak organisasi ilegal ini,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Nortje Vanbonne, dikutip dari keterangan tertulisnya hari ini.

Menurutnya, (GMPPD) tak berhak mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun diminta untuk mengambil tindakan terhadap Max Sopacua cs.

Adapun terkait penurunan suara Demokrat di Pemilu 2019 ini bukan karena kesalahan di level pusat, melainkan karena tidak mendapatkan efek ekor jas dari pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.

Dia menyatakan penurunan perolehan suara Demokrat saat ini sangat tidak pantas bila dibebankan kepada SBY, terlebih karena yang bersangkutan masih dalam kondisi berduka setelah wafatnya sang istri Ani Yudhoyono. “Jadi sangat tidak pantas jika penurunan suara ini dibebankan ke ketua umum semata yang tidak bisa kampanye dan yang masih berduka karena kehilangan Ibu Ani,” tutur dia.

Dia menambahkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya arah Demokrat kepada SBY, termasuk terkait penyerahan tongkat estafet kepemimpinan partai ke salah satu putranya, AHY atau Ibas.

Namun semua itu harus dilakukan lewat mekanisme kongres yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bukan KLB.

Sebelumnya, Max bersama sejumlah kader senior yang tergabung dalam GMPPD menilai AHY adalah figur potensial yang dapat menjadi ketua umum selanjutnya menggantikan sang ayah, SBY.

Mereka juga menganggap AHY sebagai satu-satunya tokoh yang dapat dicalonkan pada Pilpres 2024. Mereka pun mendesak agar Demokrat menggelar KLB.

“Kalau KLB kita tidak susah-susah. Pak SBY tinggal minta AHY melanjutkan memimpin partai ini. Tidak ada masalah,” kata Max di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis (13/6) lalu. (Fel)

Komentar

News Feed