oleh

BUMN Larang Perusahaan Pelat Merah Rekayasa Laporan Keuangan

-Ekonomi-513 views

indonesiakita.co – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan, bahwa perusahaan yang berada di bawahnya tidak diperbolehkan untuk merekayasa laporan keuangan. Terlebih saat ini yang menjadi sorotan adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sempat menjadi polemik di Indonesia.

“Anggapan (memoles) kan boleh-boleh saja. Kami tidak boleh memoles laporan keuangan. Jadi tidak ada di Kementerian BUMN, apalagi sekarang, apalagi di tempat saya. Kalau di tempat lain saya tidak tahu tetapi di tempat saya tidak mungkin terjadi,” ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemarin.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam polemik ini adalah pilihan Garuda Indonesia untuk tidak menggunakan kantor akuntan publik (KAP) yang masuk ke dalam kelompok The Big Four, yakni Deloitte, PwC, EY dan KPMG. Sebagaimana diketahui, maskapai pelat merah ini menggunakan jasa auditor independen Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO International).

Sebelumnya, Direktur Keuangan Garuda Indonesia, Fuad Rizal, menegaskan tak ada yang keliru dengan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan karena merupakan Big Five Accounting Firms Worldwide. Ia memastikan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan telah menerapkan standar audit internasional yang baik.

“Sebagai Big5 Audit Firm, BDO seharusnya telah menerapkan standar audit internasional yang sangat baik,” ujarnya, dikutip dari keterangannya, Kamis (2/5/2019) lalu.

Meski demikian, polemik laporan keuangan emiten dengan kode GIAA terus saja bergulir. Alhasil, beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kementerian Keuangan memanggil kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap LK Garuda Indonesia tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memastikan pihaknya telah memanggil dan melakukan pertemuan dengan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan analisis atas laporan dari pihak auditor sekaligus laporan keuangan GIAA secara langsung. “Aku belum bisa ngomong apa-apa. Biar nanti dilihat saja kasusnya,” ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Diketahui sebelumnya, dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Maka keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Menurut mereka, seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi senilai US$244,95 juta di 2018. Namun, di dalam laporan keuangan malah tercatat memiliki senilai US$5,01 juta. (Fel)

Komentar

News Feed