oleh

Analisa Rizal Ramli Soal Industri Penerbangan Terbukti, BPS Sebut Penumpang Angkutan Udara Anjlok Hingga 28 Persen!

indonesiakita.co – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto bahwa jumlah penumpang angkutan udara pada April 2019 turun 28,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 5,66 juta orang. Hal ini ia katakan saat menggelar jumpa pers di kantornya beberapa waktu lalu.

“Kita tahu apa yang terjadi pada penerbangan domestik. Di satu sisi, ada kenaikan harga tiket. Di sisi lain, transportasi untuk darat juga semakin bagus, sehingga konsumen mempunyai pilihan untuk menggunakan moda transportasi yang lebih banyak,” ujarnya, kepada awak media, Kamis (2/5/2019).

Ia mengatakan, bahwa BPS juga mencatat jumlah penumpang penerbangan domestik pada April 2019 merosot 6,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang masih mencapai 6,03 juta.

Itu artinya, jika melihat secara keseluruhan, pertumbuhan jumlah penumpang pesawat domestik pada periode Januari-April 2019 juga merosot 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni menjadi 23,98 juta.

Dimana, jika melihat dari data BPS, kenaikan tarif angkutan udara masih terjadi hingga Mei 2019. Selain itu, angkutan udara mencapai 0,02 dari inflasi bulanan Mei 2019 yang tercatat 0,68 persen. Secara tahunan, andil tarif angkutan udara juga mencapai 0,3 dari inflasi tahunan Mei 2019 yang sebesar 3,32 persen.

Adapun penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang penerbangan internasional pada April 2019 sebesar 1,54 persen menjadi 1,49 juta penumpang. Jika dibandingkan Maret 2019, jumlah penumpang penerbangan internasional juga turun 3,44 persen.

Namun, secara kumulatif, jumlah penumpang penerbangan internasional pada periode Januari – April 2019 masih tumbuh 3,21 persen menjadi 5,9 juta penumpang.

Ekonom senior Indonesia, Rizal Ramli sempat menjelaskan, bahwa pemerintah memiliki cara pandang yang salah dalam memaknai industri penerbangan saat ini. Adapun menururtnya, bahwa saat ini industri penerbangan di Indonesia tak lagi kompetitif, melainkan duopoly (pasar yang dikuasai dua perusahaan-red).

“Hari ini industri penerbangan pada dasarnya duopoly, Garuda Grup dan Lion Group. Kalau duopoly pemerintah kebijakannya harus jelas, karena kalau tidak yang dirugikan konsumen,” ungkap Rizal, dalam sebuah dialog di Indonesia Business Forum, di stasiun tv swasta nasional, 1 Mei, 2019 lalu.

Ia menjelaskan, bahwa banyak hal yang seharusnya dipahami oleh pemerintah terkait industri penerbangan. “Saat ini tiket price (Harga tiket-red) hampir naik 100% begitu juga dengan kargo. Dalam konteks duopoly industri sangat jelas berbeda dengan kompetitif industri,” sambungnya.

Sosok yang akrab disapa ‘RR’ ini pun menceritakan bagaimana era pemerintah sebelumnya telah membuka sebanyak 6 perusahaan penerbangan, dimana saat itu ada persaingan diantara satu dengan lainnya.

“Tapi karena ada 6 pemain baru yang ikut kompetisi, akibatnya ticket price turun perkilo meter per-passenger 60%, akhirnya apa?… yang tadinya rakyat gak bisa naik pesawat akhirnya bisa naik pesawat. Bahkan saat ini, total penumpang kita 7 kali dari pada tahun 97, dan industri penerbangan kita bisa dikatakan terbesar di asia,” jelasnya.

Rizal juga menambahkan, bahwa saat ini pemerintah masih menganggap industri penerbangan di Indonesia masih bersifat kompetitif. “Tetapi sekarang strukturnya beda, bukan kompetitif lagi tapi duopoly, pemerintah menganggap ini kompetitif, bisanya hanya menghimbau saja, kalau cuma menghimbau tiket gak akan pernah turun,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, jauh sebelumnya, mantan Menko Ekuin di era presiden almarhum Gus Dur ini pernah menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan. Hal ini ia ungkapkan, pada saat melakukan diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, sebelum kisruh laporan keuangan Garuda ini muncul di permukaaan.

Dimana saat itu, Garuda terlilit utang US$ 1,8 miliar. Jika tidak dibayar, konsorsium bank Eropa yang memberi pinjaman akan menarik pesawat-pesawat Garuda.
“Pemerintah, kemudian mengancam konsorsium bank ke pengadilan. Lantaran, pesawat yang dibeli Garuda kala itu hasil penggelembungan atau mark up. Kami katakan kami akan tuntut di pengadilan Frankfurt karena saudara konsorsium bank itu membiayai mark up pembelian pesawat keluarga presiden. Harusnya 100 naikin 50. Saudara kasih kredit,” ujarnya kepada wartawan, dalam diskusi Politik Pembangunan Infrastruktur di Jakarta, Kamis (28/3/2019) lalu.

Setelah ancaman tersebut jelas Rizal, konsorsium bank meminta damai. “Dia bilang, kondisi Garuda sebenarnya tidak masalah jika pembelian pesawatnya tidak di mark up. Namun, pada saat berada dalam kabinet Jokowi, Rizal mengaku meminta kepada Jokowi untuk membatalkan pesanan pesawat karena dianggap membahayakan. “Menjelang saya masuk, saya ketemu Pak Jokowi ‘Mas, Garuda sudah bahaya lagi, harus di-cancel pembelian pesawat,” tegas Rizal, saat itu. (Fel)

Komentar

News Feed