oleh

Dimana Kedaulatan Rakyat?

-Opini-288 views

indonesiakita.co – Oligarki taipan keturunan Tionghoa-Indonesia yang bersekutu dengan kekuatan modal-politik Tiongkok untuk mendukung Jokowi hampir pasti akan memenangkan pertarungan Demokrasi di Indonesia tahun 2019. Seolah sebagai hadiah terima kasih bagi Tiongkok, meskipun pengumuman resmi hasil Pemilu Presiden masih 3 minggu lagi, proyek OBOR (One Belt One Road- yang diprakarsai Tiongkok) telah sah diresmikan oleh Pemerintahan Jokowi.

Pemindahan Ibukota ke Palangkaraya, yang berdasarkan informasi akan juga didanai dari konsorsium BUMN Tiongkok, juga telah diumumkan. Dengan kekuatan dana yang tidak terbatas, para taipan yang diback-up Tiongkok ini membeli partai-partai politik, membeli lembaga-lembaga survey, membeli penyelenggara-pengawas pemilu (KPU-Bawaslu) termasuk aparat kepolisian, membeli suara dengan menebar jutaan amplop “serangan fajar”, membeli media massa, dan bahkan membeli jasa mafia pencoblos surat suara (seperti kasus pencoblosan surat suara yang terjadi di Malaysia) demi memenangkan Jokowi.

Saking besarnya “tekanan” kepada petugas lapangan KPU, Bawaslu, dan Kepolisian untuk memastikan kemenangan Jokowi, sepanjang 2 minggu terakhir (sejak 17 April 2019) sudah lebih dari 400 jiwa kalangan ini melayang- yang jumlahnya akan terus bertambah hingga Jokowi benar-benar menang.

Jatuhnya 30-an korban jiwa setiap hari ini sudah seperti tumbal untuk melanggengkan kekuasaan saja, bagi kalangan yang percaya agama leluhur Nusantara. Tapi bagi kalangan yang rasional, jelas pasti merasa ada yang tidak wajar dengan tragedi kemanusiaan ini. Sehingga sudah layak untuk dilakukan investigasi lebih jauh: otopsi mayat ataupun investigasi jejak komunikasi di ponsel para korban sebelum meninggal. Karena bukan tidak mungkin para korban ini sejatinya adalah para saksi dari kecurangan.

Kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019 ini sudah terlalu kasat mata, beruntung rakyat sudah semakin cerdas dan sigap dalam mendokumentasikan segala bentuknya dan diviralkan di media sosial. Kecurangan sudah terjadi sejak penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang terindikasi terdapat 17,5 juta data pemilih yang invalid. Karena sudah disumpal dana taipan, KPU dan Bawaslu acuh tidak acuh saja terhadap fakta ini. KPU malah berapologi bahwa data invalid seperti tersebut sudah terjadi sejak Pemilu 2014 (bahkan mungkin sejak 2009?), yang artinya kecurangan ini sudah sangat sistemik. Kecurangan ini adalah yang paling signifikan karena berpotensi menambah suara Jokowi hingga 10% suara dari total pemilih.

Kecurangan berikutnya terjadi pada masa kampanye, secara terbuka telah dilakukan mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan Kepolisian untuk kepentingan kampanye terbuka maupun terselubung. Yang berhasil terungkap dalam dokumentasi rakyat adalah rekaman video mobilisasi ASN untuk kampanye Jokowi di Sulawesi Selatan dan video dukungan 15 Camat se-Makassar untuk Jokowi. Hanya sayang Bawaslu lagi-lagi tidak menganggap ini pelanggaran dan menyerahkan kasusnya ke Komisi ASN, yang pasti penanganannya tidak akan serius (Komisi ASN sejak Januari hingga April 2019 sudah menerima ratusan laporan pelanggaran ketidaknetralan tapi tidak ada jelas kelanjutannya).

Contoh kampanye terselubung adalah seperti yang terjadi pada acara HUT BUMN di Semarang (awalnya rencana di Jakarta tapi karena banyaknya kritik akhirnya dipindah) pada hari terakhir kampanye. Lebih dari 30 ribu pegawai dari sekitar 38 BUMN dengan berkaos yang menyimbolkan no urut Jokowi dikerahkan ramaikan acara ini di ibukota provinsi yang menjadi basis terkuat Jokowi. Sementara, lawan Jokowi cenderung dihambat proses kampanyenya- beberapa kali tidak diberikan izin menggunakan ruang-ruang publik oleh Kepala Daerah setempat yang pro Jokowi.

Keterlibatan institusi kepolisian dalam memenangkan Jokowi sempat terungkap ke publik bulan lalu saat seorang mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azizi mengungkapkan dirinya mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan Jokowi. Walaupun beberapa hari kemudian yang bersangkutan mendadak mencabut pernyataan sebelumnya, alasannya saat itu dia sedang emosi. Dapat dibayangkan besarnya tekanan yang dialami oleh Sulman Aziz akibat mengungkap kecurangan insitusi Polri, beruntung nyawanya masih selamat.

Lalu masih soal kecurangan kampanye. Diungkapnya oleh KPK sekitar 1 juta amplop “serangan fajar” bertanda jempol milik politisi Golkar Bowo Sidik, ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi di Jawa Tengah, yang dananya diperoleh dari Sofyan Basir (Dirut BUMN) dan Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan) adalah bukti Jokowi menggunakan money politic untuk membeli suara rakyat Jawa Tengah. Bila untuk daerah Jawa Tengah yang merupakan basis sendiri saja “disiram” amplop bertanda jempol, bukan tak mungkin money politic ini terjadi secara merata di semua provinsi lain.

Kecurangan berikutnya terjadi di tahapan undangan dan pencoblosan. Sangat banyak pemilih yang tidak mendapatkan undangan, seperti contoh kasus di Bali ditemukan ratusan ribu undangan yang tidak dikirimkan. Beberapa wilayah kehabisan surat suara sehingga tidak bisa mencoblos. Contoh yang paling brutal adalah dicoblosnya sisa surat suara oleh penyelenggara (atau mafia) di berbagai daerah, seperti yang berhasil didokumentasikan videonya oleh rakyat.

Mafia pencoblosan surat suara khas Pemilu Indonesia sudah dikenal luas ke seluruh dunia setelah berita kejadian pencoblosan ilegal puluhan ribu surat suara di Malaysia diberitakan media-media asing. Di beberapa derah juga berhasil diungkap para politisi partai pendukung Jokowi membakar puluhan ribu surat suara yang sudah tercoblos.
Kecurangan berikutnya terjadi di penghitungan dan input. Dimulai dari seragamnya pengumuman hasil quick count lembaga survey yang sudah dibeli taipan, untuk menangkan Jokowi.

Kecurangan dalam quick count ini agak sulit dideteksi karena lembaga-lembaga ini tidak mau membuka data sampel TPS mereka kepada publik (mereka beralasan hanya membukanya ke KPU). Kemudian dilanjutkan dengan rekayasa real count Situng KPU di website untuk menyesuaikan dengan quick count lembaga survey. Rekayasa Situng KPU ini, yang berhasil diungkap publik: 1) Hasil Situng diklaim berasal dari form lembar C1 Pemilu (data perolehan suara di TPS) yang dikirimkan setelah discan, faktanya sangat banyak (lebih dari 40%) data input suara tidak disertai scan C1; 2) Banyak terjadi (belasan ribu seperti diklaim BPN) kesalahan input Situng KPU yang polanya selalu menguntungkan Jokowi; 3) Input Situng KPU cenderung mendahulukan daerah-daerah basis suara Jokowi.

Akhirnya karena kritik dari rakyat yang sangat keras di media sosial, Situng KPU mengeluarkan disclaimer bahwa mereka bukanlah perhitungan yang resmi (karena yang resmi adalah perhitungan manual berjenjang) dan bila ada kesalahan input itu adalah human error. Tapi anehnya media-media milik para taipan tetap saja memasang angka Situng KPU ini di layar dan websitenya, apalagi tujuannya kalau bukan propaganda. Karena itu kita ingin agar Situng KPU diaudit forensik dahulu sebelum hasilnya boleh dimuat media, karena pasti kesalahan input data akan semakin masif di sisa hari-hari ini.
Kecurangan di perhitungan suara di level PPK (Kecamatan), Kota/Kabupaten, dan Propinsi, juga sudah mulai didokumentasikan oleh rakyat melalui video dan diviralkan di media sosial.

Tetapi ini tidak cukup, harus ada semacam aksi legal dari rakyat untuk memperkarakan kecurangan dalam perhitungan di setiap daerah. Karena sangat jelas dimuat di dalam UU No 7 tahun 2017 yang bersifat lex specialis (tidak dapat dibatalkan UU lainya), Pasal 532: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

Aksi legal di daerah-daerah tersebut juga harus dibarengi dengan aksi-aksi politik turun ke jalan yang menyatakan protes atas kecurangan yang terjadi, serta protes terhadap kinerja KPU, Bawaslu, dan Kepolisian yang tidak profesional alias netral. Jangan pernah berharap kepada perjuangan di Mahkamah Konstitusi (MK), karena mereka pasti akan berpihak kepada Jokowi. Perjuangan kita ke depan adalah aksi massa.

Dan di rumah-rumah massa aksi sebaiknya mulai memasang bendera Merah Putih setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan atas dirampasnya kedaulatan rakyat dan juga sebagai rasa belasungkawa atas ratusan korban jiwa Pemilu yang terus bertambah. Aksi ini harus bersifat damai, anti kekerasan (non-violence), dan melambangkan kebhinekaan. Jangan khawatir, aksi kita konstitusional karena kebebasan berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga, bukan tidak mungkin tuntutan massa aksi meningkat dengan cepat menjadi aksi delegitimasi kepada Jokowi, mengingat besarnya arus yang menginginkan perubahan kepemimpinan nasional yang sudah terlalu berkiblat ke Tiongkok, sistem demokrasi yang sudah terlalu dikuasai oligarki taipan keturunan Tionghoa, serta pemerintahan yang neo-otoriter (ingat penggunaan UU ITE yang banyak membungkam oposisi). Sungguh tragis, di dua puluh satu tahun usianya, Reformasi malah kembali hasilkan demokrasi yang merampas kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang otoriter. Saatnya rakyat bergerak rebut kedaulatannya!!* (AN)

Komentar

News Feed