oleh

Mantan Presiden Peru Bunuh Diri, Harakiri dan Legitimasi Pemilu 2019

indonesiakita.co – Tragis… seorang mantan presiden tewas dengan cara bunuh diri. Setidaknya itulah yang dilakukan oleh Alan Garcia, mantan orang nomor satu di Peru yang pernah menjabat sejak 1985-1990 kemudian terpilih kembali pada 2006 hingga 2011.

Sepenggal Kisah Tentang Aksi Gentle Orang-orang yang Bersalah

Alan Garcia mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan kepalanya dengan menggunakan senjata api, dimana pada saat polisi bersia-siap melakukan penangkapan terhadapnya.

Sejumlah media memberitakan bahw Garcia menerima suap dari perusahaan Odebrecht pada masa jabatannya yang kedua, terhubung dengan pembangunan jaringan kereta di ibu kota.

Odebrecht mengaku telah mengeluarkan uang untuk suap sebesar US$ 30 juta untuk keperluan suap di Peru sejak 2004.

Setidaknya, ada yang bisa dipelajari dari aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Garcia, jika mengingat hal yang sama juga dilakukan oleh bangsa Jepang, yakni ‘harakiri’ sebagai tindakan dimana hal tersebut dilakukan dengan menggunakan samurai dan menusukkan ke perut hingga tewas.

Harakiri, menurut banyak pihak dikenal dengan tujuan membersihkan nama baik setelah mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas.

Saya tak banyak membahas soal Garcia dan istilah Harakiri, namun saya bertolak ke Indonesia, dimana kita banyak sekali menemukan banyak hal terkait kasus korupsi yang terjadi di negara yang katanya kaya dan makmur ini.

Dimana Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis penindakan kasus korupsi sepanjang 2015-2019, dan mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir.

Ini artinya, banyak kegagalan yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia. Lalu pertanyaannya apakah para elit politik akan melakukan hal yang sama? tampaknya tidak, karena bangsa kita belum sehebat bangsa-bangsa besar di belahan dunia.

Namun, uniknya, aksi bunuh diri secara sosial telah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmudziy, dimana ia tertangkap oleh KPK karena terlibat aksi jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu.

Indonesia belum besar, Indonesia belum menjadi bangsa yang besar, hal ini terlihat dari sejumlah masalah yang dihadapi dalam pesta demokrasi, yakni Pemilu 2019. Dimana pesta amplop, upaya pemenangan dengan cara-cara yang saling menjatuhkan antara satu dengan lainnya.

Karena memang secara kebetulan dalam konteks ini, saya memfokusnya pada pemerintahan Joko Widodo, banyak sejumlah media yang memberitakan bahwa orang disekelilingnya yang diduga terlibat kasus suap.

Sebut saja, Muhaimin Iskandar (Ketum PKB), ia pernah menjadi perhatian publik dengan adanya kasus ‘kardus duren’, kemudian Hary Tanoesoedibjo soal Mobile 8, kemudian nama Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Thohir yang pernah diperiksa Ditreskrimsus Polda Metro Jaya soal dugaankorupsi sosialisasi Asian Games 2018.

Adapula nama juru bicara TKN Jokowi, Deddy Mizwar yang masuk dalam persidangan kasus suap Meikarta, beberapa waktu lalu, dan masih banyak hal lainnya, bahkan berkali-kali diperiksa KPK terkait E-KTP, yakni gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Ada apa oran-orang yang mendukung Jokowi ini?

Lalu pertanyaannya, kisruh lembaga survei yang memenangkan suara paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf Amin) meski pada Pilkada banyak yang meleset, kini dilakukan kembali. Hal ini menandakan ada hal yang harus diperhatikan, apakah ada upaya penggiringan opini, atau framing kemenangan?, ada pula kasus surat suara yang tercoblos paslon 01 di sejumlah tempat, bahkan tiga TPS dibakar di Jambi.

Jika memang akhirnya kembali meleset, apakah lembaga survei siap membubarkan diri, karena telah menyampaikan data yang salah untuk kedua kali. Sebagai bangsa yang katanya besar, Indonesia seharusnya dibangun dengan tingkat kesadaran yang tinggi, mengingat kita ditempa oleh banyak hal, termasuk penjajahan yang memakan waktu yang tidak sedikit. (Muda Saleh/Analis Sosial Universitas Bung Karno)

Komentar

News Feed