oleh

Tok!! Walikota Pasuruan Kader Golkar Dituntut 6 Tahun Penjara

indonesiakita.co – Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono, dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dua pihak lain yang merupakan anak buah Setiyono juga dituntut dengan hukuman yang berbeda.

Keduanya adalah, Dwi Fitri, Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Trihadianto, tenaga honorer di Kelurahan Pututrejo. Secara berurutan mereka dituntut 5 dan 4 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Tafiq Ibnugroho saat membacakan tuntutan menyatakan, ketiga terdakwa dijerat pasal 12 B nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Mohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pidana pada terdakwa atas nama Setiyono dituntut dengan 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujarnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Senin (15/4).

Selain itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,26 miliar. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita sebagai penggantinya. Namun, jika hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana 1 tahun penjara.

“Untuk terdakwa Dwi Fitri, selain tuntutan 5 tahun penjara, ia juga denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 80 juta, jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana satu bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Wahyu Trihadianto, selain dituntut 4 tahun tahun penjara, ia juga denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara,” tambah Tafiq.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Setiyono, Ali Ismail mengaku keberatan. Oleh karena itu, dirinya akan menuangkan keberatannya nanti dalam pleidoi atau pembelaan pada pekan depan. “Ada beberapa hal yang menjadi keberatan yang akan kami tuangkan di pleidoi,” tegasnya singkat.

Sebagai informasi, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Setiyono yang merupakan kader Golkar ini, bersama dengan Dwi Fitri, Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Trihadianto, tenaga honorer di Kelurahan Pututrejo ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari, Muhammad Baqir, pihak swasta. Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. (Waw)

Komentar

News Feed