oleh

Indonesia Tak Bisa Dibangun Hanya dengan ‘Pesta Amplop’

indonesiakita.co – Jika ada istilah ‘sepelemparan batu’, tampaknya Pemilu bisa dikatakan hanya ‘sepelemparan kapas’ saja. Mengingat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pada 17 April 2019, dan itu artinya tinggal dua hari lagi terhitung sejak hari ini.

Ada banyak hal tentunya yang menjadi catatan jelang pemilu yang diharapkan jujur dan adil ini.

Beberapa poin yang menjadi perhatian saya adalah peran lembaga maupun institusi di Indonesia yang seharusnya dapat mengawal ketat, terutama dalam proses kampanye.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diharapkan bekerja maksimal ternyata tak dapat menjadi pengawas yang baik dalam menjalani kinerjanya. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kubu pendukung Paslon dalam Pilpres.

Sebut saja ‘pesta amplop’ yang dilakukan oleh Salah satu menteri yang memberikan amplop kepada ulama beberapa waktu lalu, anggota polisi yang membagi-bagikan sembako dan uang, dimana videonya viral di sejumlah sosial media. Selain itu teka-teki surat suara yang telah tercoblos di Selangor Malaysia maupun adanya aksi Menteri Desa yang ikut kampanye tanpa mengajukan cuti.

Beberapa contoh ini hanya sepenggal cerita saja dan seolah hilang dari perhatian publik, padahal pentingnya menjaga marwah dalam penegakan asas demokrasi di Indonesia melalui instrumen yang dilakukan dalam Pemilu sangatlah penting.

Indonesia tak bisa dibangun dengan ‘pesta amplop’, negara ini teramat kaya jika hanya diberikan pandangan yang sangat sempit sehingga menciptakan pola-pola liar yang mengatasnamakan kekuasaan.

Belum lagi masyarakat dikagetkan dengan adanya upaya ‘serangan fajar’ dari politisi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, yang jelas mencederai demokrasi di Indonesia. Ini menunjukkan betapa buruknya cara elit kita bekerja, sehingga mengajarkan masyarakat kita ke arah yang sangat buruk.

Selain itu, yang menjadi perhatian adalah, dimana kita bisa merasakan bahwa peradaban masyarakat di Indonesia menurun, indikatornya adalah perselisihan antara para pendukung, dimana tak melihat kesalahan yang terjadi pada kandidat yang ia kagumi, bahkan jarang kita temukan adanya kritikan terhadap kandidat tersebut sekalipun melakukan kesalahan.

Itu artinya prinsip ketokohan masih kuat terjadi di Indonesia. Padahal pada hakikatnya, pemimpin yang dilihat adalah visi-misi dan sejumlah program yang disampaikan, apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau sebaliknya.

Jika ada tiga poin Trisakti yang diinisiasi oleh sang Proklamator (Soekrno) yakni Politik, Ekonomi dan Budaya, hal ini tampaknya masih jauh berada di awan, mengapa? karena pemerintahan yang dijalankan berdasarkan ‘lobi’ pada akar rumput, dan ini sangat merusak peradaban masyarakat.

Indonesia tak bisa dibangun dengan kartu-kartu, melainkan kerja nyata dan implementasi kinerja yang ciptakan oleh pihak-pihak yang seharusnya mendukung kemajuan diberbagai bidang.

Karena, bantuan tak jauh berbeda dengan narkoba. Masyarakat kita akan ketergantungan dengan bantuan. Mengapa tak menciptakan lapangan pekerjaan, mengapa tak menciptakan sumber daya manusia yang bisa bersaing, mengapa tak mampu membuat terobosan baru?.

Hal ini terjadi karena pemerintah dibangun dengan koalisi partai politik yang bertumpu pada kekuatan finansial. Sehingga tak mampu menciptakan skema baru ketika mengalami masalah, dan upaya merayu dengan bantuan adalah solusi utama dalam meraih kekuasaan di negara ini.

Indonesia negara kuat, negara hebat dan seharusnya bisa dipandang di dunia, mengingat banyak sumber kekayaan alam yang tak terhingga, namun dikelola oleh pihak-pihak yang tak memahami arti pemerintahan sesungguhnya.

Komentar

News Feed